Dari data yang diterima Perumnas, kebanyakan dari 60 persen MBR pekerja informal yang komplain pada Perumnas berada di daerah, bukan di ibu kota provinsi.
"Mereka yang komplain itu seperti pemilik toko klontong, para supir angkot, atau para nelayan. Hal itu yang yang menjadi backlog kekurangan perumahan dari data yang didapat," ujarnya.
Oleh karena itu, Nawir mengatakan, ini menjadi PR bagi pemerintah dan perbankan dalam mengemas ini. Di mana seharusnya pekerja sektor informal yang harusnya mendapatkan rumah murah.
"Saya berharap pemerintah dan perbankan dapat mengemas paket. Untuk mereka pekerja informal. Agar MBR mampu menjangkau harga perumahan murah tersebut," harap Nawir.
(Widi Agustian)