Sopir Angkot hingga Nelayan Belum Mampu Beli Rumah Murah

JAKARTA - Perumnas mengungkapkan, dari 13,5 juta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki rumah, 60 persennya merupakan masyarakat pekerja informal.

Melihat hal tersebut, Direktur Pemasaran Perumans Muhammad Nawir mengatakan pekerja-pekerja informal inilah yang menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah, yakni MBR informal yang kesulitan mendaparkan rumah melalui KPR.

Nawir menambahkan, pekerja informal merupakan pekerjaan yang tidak memiliki penghasilan tetap. Hal ini secara otomatis membuat MBR pekerja informal tidak akan mendapatkan rumah melalui MBR.

"Mereka sering datang ke kantor Perumnas. Mereka ingin punya rumah melalui KPR. Melalui data, otomatis tidak ada fasilitas KPR untuk mereka. Mereka kecewa. Padahal mereka mengetahui adanya PMN Rp1 triliun yang digunakan sebagai subsidi rumah murah bagi MBR. Tapi kenapa MBR pekerja informal tidak mendapatkan," ujar Nawir dalam Indonesia Banking Expo (IBEX), di JCC, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Dari data yang diterima Perumnas, kebanyakan dari 60 persen MBR pekerja informal yang komplain pada Perumnas berada di daerah, bukan di ibu kota provinsi.

"Mereka yang komplain itu seperti pemilik toko klontong, para supir angkot, atau para nelayan. Hal itu yang yang menjadi backlog kekurangan perumahan dari data yang didapat," ujarnya.

Oleh karena itu, Nawir mengatakan, ini menjadi PR bagi pemerintah dan perbankan dalam mengemas ini. Di mana seharusnya pekerja sektor informal yang harusnya mendapatkan rumah murah.

"Saya berharap pemerintah dan perbankan dapat mengemas paket. Untuk mereka pekerja informal. Agar MBR mampu menjangkau harga perumahan murah tersebut," harap Nawir.