Bisnis Jasa Pengawalan Uang Diusulkan Terbuka untuk Asing

JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerima usulan agar investor asing dapat memiliki kepemilikan saham mayoritas di bidang usaha jasa kawal angkut uang dan barang berharga.

"Bidang usaha jasa kawal angkut uang dalam Perpres No. 39/2014 mengatur kepemilikan asing maksimal 49 pesen. Usulan yang masuk, kepemilikan asing di bidang usaha ini dapat diperbesar sehingga menjadi mayoritas," kata Kepala BKPM Franky Sibarani di Jakarta, Sabtu (21/11/2015).

Bidang usaha jasa kawal angkut uang dan barang berharga merupakan bagian dari sektor pertahanan dan keamanan. Lembaga yang tengah melakukan pembahasan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan atau Panduan Investasi, itu menerima 12 masukan dari pelaku usaha di sektor pertahanan dan keamanan.

Masukan tersebut diantaranya terkait bidang usaha konsultasi keamanan, pendidikan dan latihan keamanan, penerapan peralatan keamanan, penyediaan jasa keamanan menggunakan satwa/hewan, dan penyediaan tenaga keamanan.

Franky menjelaskan, perusahaan yang bergerak di bidang jasa kawal angkut uang dan barang berharga biasa digunakan untuk mengamankan pengiriman uang yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti perbankan.

"Mitra mereka biasanya perbankan, dengan struktur regulasi perbankan Indonesia yang dapat dimiliki oleh mayoritas asing, ada keinginan agar jasa pengamanannya pun dapat mayoritas," tuturnya.

Menurut dia, mengingat industri yang ditunjang adalah perbankan, potensi pertumbuhan bisnis bidang usaha kawal angkut uang tentu sangat besar.