JAKARTA – Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seperti menelan ludah sendiri ketika mengatakan tidak ingin mengkritisi kebijakan pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, SBY justru menyebut ada satu kebijakan pemerintahan Jokowi yang sadis.
Salah satu kebijakan pemerintahan Jokowi yang SBY tidak setuju dan dikatakan sadis adalah menargetkan penerimaan pajak yang sangat besar dalam dua tahun terakhir. Padahal, kata SBY, kondisi ekonomi sekarang sedang melambat dan tidak tepat jika mengejar pajak yang besar. Pasalnya, penggenjotan pajak bagi perusahaan sangat berhubungan erat dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Tercatat, target penerimaan pajak dalam APBN 2016 sebesar Rp1.546,7 triliun. Sedangkan pada 2015, target pajak tidak tercapai alias shortfall. Di 2015, penerimaan pajak hanya Rp1.055 triliun atau 81,5 persen dibandingkan targetnya sebesar Rp1.294 triliun dalam APBN-Perubahan 2015.
"Untuk mencegah PHK. Mungkin saya berbeda dengan banyak ekonom dan pejabat negara sekarang. Untuk mencegah terjadinya layoff di perusahaan, tolong pajak justru tidak diperberat," tegas SBY di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (3/3/2016).
SBY menjelaskan, pada pemerintahannya dahulu telah memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak bagi perusahaan yang sedang mengalami guncangan dan di ujung PHK.