Pemprov Siap Rasionalisasi PNS

Kaji Postur Ideal Birokrasi

Pemerintah diminta mengkaji secara matang postur ideal birokrasi baik di pusat dan daerah sebelum melakukan rasionalisasi 1 juta pegawai negeri sipil (PNS). Ini bertujuan agar rasionalisasi tidak hanya berakhir kurangnya pegawai tapi bisa menghasilkan aparatur si pil negara (ASN) yang profesional.

Pakar Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada (UGM) Gabriel Lele mengatakan, rasionalisasi yang akan dimulai 2017 hingga 2019 itu tidak hanya cukup dengan argumentasi karena jumlah dan kualifikasi atau kompetensi. Tidak masalah jika pemerintah melakukan rasionalisasi tapi harus jelas kapan dan bagaimana.

“Tentu postur ideal ini berbeda antara pusat dan daerah. Basis kebutuhan harus dihitung. Lalu juga analisis jabatan dan analisis beban kerja,” ungkapnya. Dia menilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dapat langsung menentukan postur ideal birokrasi pusat.

Namun untuk daerah perlu kajian yang komprehensif sesuai kebutuhan daerah. “Sebagaimana dana transfer ke daerah itu dihitung dengan beberapa kualifikasi. Begitu juga dalam menentukan postur ideal birokrasi di daerah,” ujar dia. Deputi Bidang Diklat Aparatur, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Idris mengatakan rasionalisasi bisa menjadi langkah awal untuk menuju PNS yang profesional. Menurut dia, saat ini setidaknya 30 persen PNS masih berpendidikan rendah.

Hal ini yang membuat produktivitas rendah. Setelah rasionalisasi, tentu rekrutmen juga perlu diper baiki dan tidak asal-asalan Jangan sampai setelah rasionalisasi dan tersisa PNS profesional masuk kembali yang tidak kompeten. “Level pendidikan harus sesuai kualifikasi dan memiliki keterampilan bagus. Standarnya harus lebih baik,” paparnya.

Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria menilai persoalan profesionalsime PNS tidak hanya dilihat dari jumlahnya. Bahkan menurutnya dengan jumlah PNS yang ada saat ini jika dioptimalkan secara baik maka sangat bermanfaat dalam mempercepat proses pembangunan di Indonesia.

“Kan program pemerintah yang melakukan PNS. Pegawai banyak tidak selalu menjadi beban selama berkualitas. Yang menjadi beban besar adalah ketika tidak produktif,” ungkapnya. Menurutnya hal ini tidak perlu diselesaikan dengan rasionalisasi.

Tapi bagaimana pemerintah meningkatkan kualitas pegawai. “Tugas pemerintah sekarang meningkatkan kualitas dan produktivitas,” tuturnya. Di samping itu dia juga mengatakan masalah distribusi PNS juga belum terselesaikan.

(Raisa Adila)