Ini Alasan 1 Juta PNS 'Dipecat' hingga 2019

"Kalau kita lihat belanja pegawai itu kan rata-rata 33,8 persen. Belanja pegawai pemerintah pusat masih aman 21 persen. Tapi, daerah mencapai 50 persen. Sangat besar. Jadi, kita butuh efisiensi anggaran," jelas Herman.

Selain itu, lanjutnya, kebijakan ini juga akan dilakukan untuk mencapai target pembangunan infrastruktur jangka panjang oleh pemerintah. Sebab, selama ini pembangunan infrastruktur masih membutuhkan banyak dana.

"Kan kita juga butuh anggaran pembangunan infrastruktur. Sementara belanja pemerintah daerah juga cukup besar untuk sektor belanja pegawai," jelasnya.

Sekadar diketahui, rencana rasionalisasi jumlah PNS ini akan dikeluarkan dalam bentuk peraturan menteri. Peraturan ini akan dikeluarkan menjelang akhir 2016.

(Raisa Adila)