Tidak Berbentuk BUT, Ditjen Pajak Sulit Tarik Pajak Google

MALANG – Saat ini pemerintah terus meminta pihak Google untuk membayar pajak, namun mereka selalu berkelit. Lalu, bagaimana Google bisa melakukan hal itu?

Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia (UI), Darussalam, menjabarkan bahwa Google menghindari pajak dengan cara jangan sampai sumber penghasilannya menjadi bentuk usaha tetap (BUT).

"Jadi jangan sampai Google hadir secara fisik di Indonesia, maka dia di Indonesia hanya menjalankan fungsi-fungsi P3B yaitu pelengkap dan penunjang," ujar Darussalam di Malang, Jawa Timur, Jumat (14/10/2016).

Dia menjelaskan, dengan memanfaatkan marketing support, Indonesia sulit menjustifikasi Google. Mereka ternyata juga beroperasi dengan tidak berbentuk BUT di Europe, Middle East, dan Asia (EMEA) karena bisnisnya dapat dijalankan secara online tanpa memerlukan kehadiran fisik.

"Kedua, jangan juga terbentuk kategori BUT keagenan, yaitu kontrak dilakukan di Indonesia dari presentative office-nya dengan Indonesia. Jadi ada customer Indonesia beriklan di Google. Dia berhubungan langsung dengan Google Singapura melalui online, tanpa representative office atau tenaga marketing di Indonesia," ujarnya.

Sehingga, lanjut Darussalam, Google merasa bahwa di Indonesia tidak terkena BUT karena tidak ada secara fisik. Sedangkan bila dituduh BUT keagenan, Google bisa mengatakan transaksi melalui Google Singapura.

"Kalaupun apes di Indonesia terbentuk BUT, saya cuma kasih fungsi marketing di negara tersebut, fungsi marketing itu hanya memberikan implikasi yang minim, yaitu FAR (fungsi, asset, dan risiko)," paparnya. (dng)

(Rani Hardjanti)