2 TAHUN JOKOWI-JK: Utak-atik Kebijakan BBM dan Taktik Penyediaan Listrik

Dhera Arizona Pratiwi, Jurnalis
Kamis 20 Oktober 2016 12:12 WIB
Ilustrasi : Okezone
Share :

'Roller Coaster' Harga BBM

Senin 17 November 2014 menjadi hari yang bersejarah bagi Indonesia. Di hari itu, Presiden Joko Widodo menaikan harga BBM untuk pertama kalinya. Pil pahit tersebut juga pernah ditelan untuk pertama kalinya oleh Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Adapun kenaikan harga BBM itu sebesar Rp2.000 per liternya untuk Premium dan Solar. Dengan begitu, Premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500, sedangkan Solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter. Tak berselang lama yakni dua bulan kemudian, Jokowi menurunkan harga BBM Premium menjadi Rp7.600 dan Solar jadi Rp7.250.

Sepanjang dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, harga BBM sudah beberapa kali mengalami naik-turun bak roller coaster. Namun, kebijakan pemerintah ini sebenarnya tertolong oleh harga minyak dunia yang rendah. Alhasil, kebijakan ini jika demikian, masih berada di dalam rencana yang bisa ditoleransi oleh daya beli masyarakat. Alhasil pula, gejolak kenaikan pun tidak terlalu terasa dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, pada Desember 2014, pemerintah telah menetapkan harga baru untuk BBM jenis Premium dan Solar. Premium turun menjadi Rp7.600 per liter dan Solar jadi Rp7.250 per liter. Dalam harga baru ini, pemerintah telah mencabut penuh subsidi untuk Premium. Artinya, kini pemerintah hanya menyubsidi harga BBM Solar yang saat ini Solar subsidi Rp5.150 per liter.

"Segala bentuk kenaikan atau penurunan harga BBM itu sebenarnya tertolong oleh harga minyak dunia yang rendah. Mau turun Rp300 atau naik Rp500, relatif enggak ada gejolak. Enggak ada gejolak, jadinya di masyarakat pun tidak akan terlalu berasa," tuturnya.

Demi Energi Bersih, Pertalite Diluncurkan

Di sisi lain, pada 24 Juli 2015, merupakan hari bersejarah lainnya. Pasalnya, Pertamina resmi meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) jenis baru berkadar oktan 90, Pertalite di 103 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Selama masa uji pasar, Pertalite dibanderol dengan harga promosi Rp8.400 per liter.

Jauh sebelum itu, PT Pertamina (Persero) memang berencana akan menghapus bensin Premium RON 88. Akibatnya, akan ada bensin baru yang diluncurkan sebagai pengganti Premium.

Pemerintah melalui Sudirman Said yang ketika itu menjabat sebagai Menteri ESDM mengatakan, kebijakan Pertamina tersebut merupakan langkah untuk menghilangkan bensin RON 88.

"Kita ingin energi kita makin bersih. Tapi Pertamina sedang kaji dengan BPH Migas. Jadi kita tunggu saja bagaimana hasil kajian. Tapi yang terbaik kalau energi kita semakin bersih dan itu sejalan rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas," ujar Sudirman di Istana Negara, Jakarta, (17 April 2015).

Adanya varian BBM ini, kata Komaidi, secara tidak langsung sebenarnya menjawab tantangan pemerintah yakni melalui Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) yang ingin Premium secara perlahan dihapuskan. Dengan alasan, benchmark harganya sulit sehingga menjadikan harganya tidak lagi transparan.

"Kemudian muncul lah BBM RON 90 ini. Pertalite ini merupakan produk antara Premium dan Pertamax. Kalau masyarakat langsung disuruh pindah ke Pertamax, ya berat," tuturnya.

Peluncuran ini juga dipertimbangkan bukan hanya dari segi harga saja, namun juga kualitas. Dari aspek memang harus dilakukan pengurangan konsumsi BBM Premium RON 88 ini, karena RON 90 sangat banyak referensinya di pasar internasional, terutama bila dibandingkan dengan negara lain.

"Kalau Premium semakin engga ada di negara lain, sehingga menjadi kurang. Kalau kurang, cenderung engga fair dampaknya ke konsumen ke keuangan negara," katanya.

Jika suatu saat pun BBM jenis Premium benar-benar hilang dari peredaran masyarakat di Tanah Air, maka sebenarnya pemerintah dirasa masih sanggup untuk memberikan subsidi terhadap Pertalite, sebagai satu-satunya BBM dengan harga paling rendah. Dengan demikian, diyakini masyarakat pun tidak akan merasa merat untuk mengonsumsi BBM Pertalite.

"Kalau gara-gara penghapusan Premium ini masyarakat miskin bertambah banyak, ya kita lihat nantinya Pertalite masih bisa disubsidi oleh pemerintah," tukasnya.

(Raisa Adila)

Halaman:
Lihat Semua
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Finance lainnya