Buka Musrenbangnas, Jokowi: Bertahun-tahun Anggaran Kita Tak Pernah Fokus

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2017. Pembukaan Musrenbangnas ini akan dilakukan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan bahwa selama ini pemerintah tak pernah fokus dalam rencana penganggaran. Hal ini pun turut menjadi salah satu perhatian dari Presiden Joko Widodo pada acara yang dihadiri pimpinan daerah ini.

"Pertama, yang berkaitan dengan anggaran. Saya ingatkan bahwa kita ini sudah bertahun-tahun, anggaran kita tidak pernah fokus," tuturnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Menurutnya, selama ini perencanaan anggaran di daerah tidak pernah fokus. Untuk itu, butuh perbaikan rencana penganggaran dari pemerintah pusat hingga daerah.

"Perencanaan kita tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas. Oleh sebab itu, kita ingatkan agar baik di kementerian, di lembaga, di provinsi, kabupaten, kota, berilah prioritas apa yang dikerjakan," tutupnya.

Musrenbangnas 2017 merupakan forum koordinasi antar kementerian/lembaga (k/l) dan antara pusat dan daerah untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan dengan keluaran RKP 2018. ”Musrenbangnas dilaksanakan dari 26 April hingga 9 Mei 2017. Dalam Musrenbangnas, setiap prioritas nasional, program prioritas dan proyek prioritas beserta lokasihya akan dibahas bersama antara kementerian/lembaga dengan pemerintah provinsi,” tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Penyusunan RKP 2018 menggunakan prinsip money follows program melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus perkuatan. Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran. Hal ini dilakukan terutama dengan menajamkan prioritas nasional dan program prioritas tahun 2018, serta memperkuat koordinasi antara k/I dan pusat-daerah.

Kedua, perkuatan pengendalian perencanaan, yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga level proyek atau "satuan 3” untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan. Keempat, perkuatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun badan usaha, meliputi BUMN, BUMD, serta swasta, melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA).

(Fakhri Rezy)