Wamenkeu: 71 Tahun Merdeka Sertifikasi Tanah Belum Diberikan Perhatian Khusus

JAKARTA - Pemerintah tengah menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Dalam APBN-Perubahan, Pemerintah berencana untuk memangkas anggaran belanja yang sifatnya tidak produktif, lalu mengalokasikannya kepada anggaran belanja yang lebih produktif.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pemerintah sudah memeriksa anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) yang kurang produktif, totalnya kurang lebih Rp16 Triliun. Jumlah ini  kemungkinan bertambah, mengingat hingga kini masih dilakukan peninjauan ulang terhadap anggaran belanja K/L.

"Ada sekira Rp16 triliunan lah ya, nah lagi kita sisir lagi, itu kan akan direlokasikan ke kebutuhan yang mendesak tadi ditingkatkan," ujarnya di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (1/6/2017).

Mardiasmo mengatakan, Pemerintah akan menerapkan kebijakan flat policy. Artinya, anggaran belanja yang tidak sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) akan dipangkas, lalu dialihkan kepada yang lebih prioritas.

"Terutama sifatnya untuk meeting-meeting yang tidak dukung tupoksi.  Bukan berarti semua meeting itu salah, tapi meeting dikurangi meeting yang memang perlu dukung tupoksi,"jelas dia.