Ketua MUI: 10% APBN Harus Masuk ke Ekonomi Syariah

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mewujudkan ekonomi syariah guna mendukung distribusi kesempatan, mengoptimalkan investasi, dan mendorong partisipasi publik sehingga masyarakat bisa bergerak untuk mencapai kesejahteraan.

Ketua Umum MUI Kyai Haji Maruf Amin mengatakan, total pangsa pasar keuangan syariah ada di kisaran 5,17% dan ini total dari keuangan pembiayaan syariah. Jumlah tersebut meningkat karena semakin banyak bank syariah terutama di Aceh yang semua banknya menjadi syariah.

"Rumah sakit syariah ada 300 belum dihitung asetnya, wisata, koperasi, pendidikan juga belum dihitung. Kalau dimasukkan akan besar sekali. APBN paling tidak 10% masuk ke syariah. Ini kita harapkan ada intensifikasi dan ekstensifikasi dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), kebijakan ke arah sana bisa lebih dirumuskan," ungkapnya di BI, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Menurutnya, dalam mengembangkan ekonomi syariah perlu ada indikator prioritas yangg harus ditingkatkan, bukan hanya ekonomi syariah tetapi juga semua keperluan dibuat syariah. Sehingga akan meningkatkan perekonomian dari syariah.

"Tidak hanya finance, tapi juga halal food, halal fashion, halal media, halal cosmetics. Kalau kita lihat tadi peran Indonesia di tingkat global, hampir di setiap sektor, Indonesia masuk dalam top 10 expenditure di industri tapi kita bukan pemain utama," jelasnya.

Dirinya mengatakan, segala syariah ini akan lebih di kembangkan ke depan. Terkait inisiatif strategi utama untuk mewujudkannya, ada strategi mengembangkan usaha syariah dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga besar, juga pengembangan pendidikan syariah.

"Jika dikaitkan dengan pendalaman pasar keuangan. Kita ingin agar investor dan instrumennya bisa lebih luas sehingga keuangan syariah bisa besar hadir di ekonomi Indonesia," tuturnya.

Selain itu, terkait upaya ini juga ia mengatakan jangan sampai neraca pembayaran Indonesia terganggu karena banyak permintaan barang dan jasa halal tapi Indonesia tidak bisa mensupply-nya. Bahkan impor produk-produk halal yang akhirnya akan membuat tekanan di neraca bayar Indonesia.

"Strategi yang lengkap akan disusun dalam komite yang melibatkan pemerintah atau kementerian," tukasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)