JAKARTA - Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mewujudkan ekonomi syariah yang lebih berjaya. Hal ini karena pemerintah melihat potensi yang besar dari sistem keuangan syariah dengan membuat komite keuangan syariah.
"Ini keberhasilannya bergantung pada prinsip keuangan syariah yang menjunjung tinggi good governance, MUI, dan BI telah merumuskan tiga pilar," ungkap Gubernur BI Agus Martowardojo di Gedung BI, Jakarta, Senin (24/7/2017).
Sementara itu, Ketua Umum MUI Kyai Haji Maruf Amin mengatakan sangat berharap ekonomi syariah bisa menjadi pilar arus baru ekonomi Indonesia. Arus baru ini awalnya terbentuk saat kongres ekonomi umat sehingga dari sekarang harus mulai diperkuat lagi.
"Ini harus dikuatkan, kalau umat lemah berarti bangsa lemah. Penguatan ini sekaligus menghilangkan kesenjangan. Kita melihat di masa lalu kebijakannya top down, tapi ternyata tidak netes dan ada kesenjangan, maka bukan menurunkan yang atas jadi lemah, tapi yang lemah dikuatkan," jelasnya.
Menurutnya, hal tersebut ternyata mendapat sambutan baik dari Presiden. Sehingga saat itu, Presiden menyampaikan gagasan-gagasannya yaitu dengan mengadakan redistribusi aset.
"Redistribusi aset pemerintah sebanyak 12,7 juta hektare yang akan dibagikan, juga kemitraan pengusaha besar dan pengusaha kecil. Ini kita jadikan tema besar yaitu arus baru ekonomi Indonesia. Ini akan jadi kebijakan yang kita harap ada perubahan-perubahan yang fundamental," tuturnya.
Sehingga ekonomi syariah ini diharapkan menjadi pilar utama untuk hal tersebut. Karena selain itu, akan ada launching Komite Nasional untuk Kemanusiaan dan Demokrasi Mesir (KNKD).
"Presiden juga berkata Jakarta harus jadi pusat ekonomi syariah. Bersama dengan BI, akan kita coba buat rumusan-rumusan yang akan jadi arah kebijakan bersama. Komitmen pemerintah dan kerja sama BI dan MUI merupakan kunci dari arus baru ekonomi Indonesia. Nantinya akan ada strategi mendukung pengembangan ekonomi nasional," tukasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)