Kenapa Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Lelet? Ini Alasannya!

JAKARTA - Tampaknya masyarakat harus menunggu lebih lama merasakan proyek transportasi berteknologi tinggi kereta cepat Jakarta-Bandung atau high speed railway (HSR). Realisasi proyek dengan dana fantastis tersebut rupanya tak semudah membalikkan telapak tangan.

Sejak awal kemunculan ide tersebut, banyak sekali pro-kontra. Mulai dari dana hingga pembebasan lahan yang saat ini masih terus bergulir.

Proyek ini juga sempat diputuskan untuk dibatalkan pada 2015, namun kembali dikerjakan dengan murni inisiatif bisnis tanpa melibatkan APBN.

Kebutuhan Dana Proyek Kereta Cepat

China Development Bank (CDB) menjadi lembaga yang membiayai proyek kereta cepat Jakarta- Bandung. Lembaga tersebut bersedia menggelontorkan kredit USD1 miliar untuk tahap awal, sedangkan dana yang dibutuhkan oleh proyek Jakarta-Bandung sekira USD5,9 miliar.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan nilai proyek cepat Jakarta-Bandung membengkak dari sebelumnya USD5,1 miliar menjadi USD5,9 miliar.

Kebutuhan dana tersebut tentunya untuk pembebasan lahan yang dilakukan untuk pembangunan kereta cepat dengan panjang rel 142,3 kilometer, juga adanya perubahan trase.

Pembebasan Lahan

Bukan rahasia lagi jika pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terkendala pembenasan lahan. Hingga saat ini, baru 55% lahan yang sudah dibebaskan, artinya masih terdapat 45% luas lahan yang harus dibebaskan dalam pembangunan proyek ini.

Rini memastikan jika pembebasan lahan ini tidak akan mempengaruhi penarikan pinjaman dari CDB. Seperti diketahui, syarat dari bank tersebut agar pinjaman cair salah satunya adalah lahan yang dibebaskan minimal 53%.

Proses Perizinan

Proyek yang menelan biaya hingga puluhan triliun tersebut sempat mengalami kendala dalam perizinan. Pasalnya, belum keluarnya izin dari kementerian terkait akan menghambat pembangunan.

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan izin trase dan penetapan badan usaha, tapi belum sepakat soal konsesi atau perjanjian penyelenggaraan, izin usaha, dan izin pembangunan.

Salah satunya dari PT KCIK untuk hak monopoli, agar mereka menjadi hanya satu-satunya kereta yang melayani jalur Jakarta-Bandung. Namun, di balik itu semua sebenarnya banyak hambatan lainnya yang perlu dihadapi mulai dari rancangan hingga Amdal.

(Rizkie Fauzian)