Menko Luhut: Porsi Kepemilikan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Masih Dikaji

"Karena kan ya itu kan seperti Inalum ya. Ya kan enggak apa-apa orang lain jadi majority. Nanti setelah 40 tahun kan kembali juga ke kita 100%," kata Luhut pada kesempatan yang sama.

Luhut pun meyakini bahwa kebijakan ini tak berdampak pada terjadinya dilusi pada saham perusahaan BUMN yang ikut serta dalam proyek ini. Pemerintah pun nantinya juga akan tetap mengikutsertakan investor lainnya jika ingin terlibat pada proyek ini.

"Sekarang kita sudah financial engineering, kita buat seperti dengan LRT. LRT itu sekarang kita mau coba, tadi saya bicara dengan Bu Ani (Menteri Keuangan Sri Mulyani), kita kurangi nanti kalau ada orang mau masuk, investor masuk, untuk PMN (Penyertaan Modal Negara). Sehingga nanti uang APBN yang masuk yang infrastuktur seperti itu," jelasnya.

Pemerintah pun nantinya akan mengutamakan dana APBN untuk proyek dengan return of invesment pada level single digit. Untuk itu, pemerintah akan terbuka jika investor memiliki minat pada proyek infrastruktur di Indonesia.

Menurut Luhut, belum dipastikan berapa persen nantinya porsi kepemilikan Indonesia dalam konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung. Rencananya, hasil kajian terkait porsi kepemilikan konsorsium ini akan dilaporkan pada pekan depan ke Presiden Joko Widodo.

"Kita lihat minggu depan, kan minggu depan nanti Menteri BUMN laporan ke Presiden, nanti Presiden akan evaluasi, baru diputuskan, dan itu harus negosiasi lagi kepada China," ujarnya.