MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah pusat hingga Juni 2017 sebesar Rp3.706,52 triliun. Jumlah itu naik Rp34,19 triliun dari posisi akhir bulan Mei 2017 yang sebesar Rp3.672,33 triliun.
Bisakah APBN tanpa utang?
Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Penyebab Utang hingga Rp3.706 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika dilihat di 2017, penerimaan negara Rp1.736 triliun dan belanja Negara Rp2.133 triliun, jadi kalau ingin APBN tanpa utang maka belanja Negara harus dipotong sebanyak Rp397,2 triliun.
"Itu kan berarti balance, kita persis APBN-nya tanpa utang. Rp1.736 triliun atau dipotong Rp397,2 triliun, kira-kira kalau hampir Rp400 triliun apa dulu yang kita potong? Saya minta kita buat poling?," ungkap Sri Mulyani di acara Forum Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
Setelah itu, Menkeu kembali menjelaskan bahwa untuk mengurangi belanja Pemerintah tidak mungkin memotong gaji karyawan. Karena gaji seperti Polri, TNI dan Guru serta membayar listrik kementerian atau lembaga hal yang tak mungkin dilakukan. Sehingga ia bertanya kembali kepada hadirin yang datang di acara.
"Menurut anda sekolah (dana pendidikan) perlu saya potong enggak? Dana kesehatan saya potong enggak?," tanyanya.
Sehingga, nantinya dana 20% untuk pendidikan dan 5% untuk kesehatan yang ada di APBN akan dikeluarkan. Mendengar hal ini hadirin yang hadir mengatakan jangan dan Menkeu kembali melanjutkan.
"Jadi pendidikan enggak boleh saya potong, kesehatan enggak boleh saya potong, menurut anda bantuan miskin seperti PKH boleh dipotong gak? Enggak boleh, Subsidi listrik LPG boleh dipotong enggak? Enggak boleh juga dipotong udah mahal Rp100 triliun kalau enggak salah," jelas Menkeu.
"Jadi yang boleh dipotong apa? atau kalau begitu ibu harus cari tambahan pajak Rp390 triliun. Kalau gitu belanja jangan dipotong. kalau gitu ibu nambah Rp390 triliun penerimaan. Saya bisa sih nambah, tapi saya ngejar-ngejar pajak nih saya lihat akun anda yaa," imbuhnya.
"Jadi siapa yang akan mengatakan pemerintah itu bias atau gak bias, itu political choice and strategic choice. You want to invest or you just stop to do anything hanya for the shake of untuk tidak utang saja. Jadi utang itu is responsible policy atau decision, dia bukan karena kita suka. Ini bukan masalah suka atau enggak suka, ini choice," tegasnya.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, apakah lebih baik dirinya mengumpulkan pajak lebih besar dan masyarakat panik atau Indonesia berutang tapi kemudian Indonesia bisa meyakini bahwa utangnya untuk sesuatu yang jelas seperti pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih untuk memberikan makanan anak-anak yang kurang gizi.
"Ya kan it's a choice, pensiun dapat THR apa enggak, pensiun enggak dapet itu namanya enggak beprikemanusiaan makannya kita kasih juga, kan semuanya masuk," tukasnya.
(Fakhri Rezy)