Ramalan Pengusaha: Pertumbuhan Ekonomi 2017 Capai 5,1%

JAKARTA - Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) disepakati asumsi makro pertumbuhan ekonomi 5,2% hingga akhir tahun. Namun, tampaknya target tersebut menghadapi beberapa tantangan.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani memprediksi, pertumbuhan ekonomi sedikit lebih rendah, yaitu 5,1%.

"Dari Kadin ya masih 5% lah , mungkin 5,1% sudah paling optimis. Kami lihatnya seperti itu," ujarnya di Balai Kartini, Senin (14/8/2017).

Salah satu tantangan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi adalah pelemahan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, Rosan menilai pemerintah perlu berupaya untuk mengembalikan kepercayaan konsumsi masyarakat.

Baca Juga:

• Soal Daya Beli Turun, Kadin: Perlu Stimulus Pajak!

• Benarkah Tingginya Suku Bunga Jadi Penyebab Daya Beli Turun? Begini Jawaban Ketua OJK

Pokok permasalahannya adalah masyarakat enggan mengalokasikan uang untuk konsumsi serta cenderung menahan konsumsi mereka. Terbukti, kata Rosan, dari jumlah deposito bank yang angkanya meningkat.

Menurut Rosan, kondisi politik dan berbagai sentimen dalam negeri turut memengaruhi keputusan masyarakat untuk cenderung menahan konsumsi mereka.

"Orang lihat politik agak tinggi tensinya, kebijakan banyak kementerian yang sendiri-sendiri enggak terorganisasi baik untuk menjaga pertumbuhan, dan iklim pebisnis. Lalu masalah-masalah aturan baru, jadi kembali lagi orang jadi nanti saja konsumsinya," kata dia.

Baca Juga:

• Ekspor Juni Menyusut, Menko Darmin: Ekonomi Kian Membaik di Semester II!

• Soal Penurunan Daya Beli, Ketua DK OJK: Hanya Perubahan Gaya Hidup Saja

Kendati demikian, Rosan meyakini bahwa pelemahan daya beli masyarakat ini tidak akan berlangsung lama. Tetapi, Rosan menilai baiknya pemerintah memberikan stimulus untuk mendorong kembali konsumsi. Salah satunya dengan memberikan relaksasi pajak.  

"Makanya cycle ini harus di-break. Kenapa pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang mendorong orang untuk belanja, di restoran yang beli makanan enggak usah bayar pajak dulu. Hilangin seminggu, dua minggu. Orang belanja PPN barang mewah potong, kasih dua minggu. Saya yakin orang bakal belanja lagi," tutup dia.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)