Wapres JK Sindir Tumpang Tindih Kebijakan, Bikin Pemerintah Rugi Triliunan Rupiah

JK berharap hal-hal semacam itu tak terjadi di kemudian hari.

"Tentu tidak ingin kembali pada bukan negara sosialis, juga kapitalis. Suatu ekonomi terbuka yang mewarnai bangsa ini, namun semua ini dapat sesuai undang-undang, undang-undang dasar, yaitu dikuasai negara untuk kemaslahatan seluruh bangsa," tukas JK.

Baca Juga:

• Pendapatan per Kapita RI USD3.600, BI: Negara Tetangga di Atas USD9.000!

JK menekankan pentingnya kesatuan visi antar elemen bangsa. Dalam praktiknya, masih banyak kebijakan di tingkat daerah dan pusat yang tumpang tindih sehingga memunculkan miskoordinasi.

"Pemerintah telah banyak mengeluarkan undang-undang dengan DPR, PP, dan sebagainya. Namun juga masih ada celah-celah orang memainkan arti 'menguasai' itu," kata JK.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)