Utang RI Rp3.779 Triliun, Jepang Beri Paling Besar Rp194 Triliun dan China Terkecil Rp20 Miliar

JAKARTA - Utang Pemerintah pusat sampai dengan akhir bulan Juli 2017 mencapai Rp3.779,98 triliun atau mengalami kenaikan Rp73,47 triliun dibandingkan utang di Juni yang sebesar Rp3.706,52 triliun.

Utang ini terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.045,0 triliun (80,6%) dan pinjaman sebesar Rp734,98 triliun (19,4%).

Pinjaman tersebut, terdiri dari pinjaman luar negeri (baik pinjaman bilateral, multilateral hingga komersil) dan pinjaman dalam negeri. Adapun pinjaman luar negeri sebesar Rp729,58 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp5,4 triliun.

Baca Juga: Naik Rp73,47 Triliun, Kini Utang Indonesia Capai Rp3.779 Triliun

Berikut adalah pemberi pinjaman bilateral dan multilateral terbesar buat Indonesia, seperti dikutip dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Senin (21/8/2017).

Per Juli 2017, ada lima negara pemberi pinjaman bilateral terbesar, yakni Jepang sebesar Rp194,58 triliun, Jerman sebesar Rp25,05 triliun, Prancis sebesar Rp27,38 triliun, Korea Selatan sebesar Rp19,25 triliun, China sebesar Rp20 miliar dan Amerika Serikat Rp8,16 triliun.

Sementara untuk lima pemberi utang multilateral terbesar, berasal dari Bank Dunia sebesar Rp238,49 triliun, ADB sebesar Rp118,88 triliun, IDB sebesar Rp10,82 triliun, IFAD sebesar Rp2,42 triliun dan EIB sebesar Rp250 miliar.

Baca Juga: Perbaiki Pendidikan dan Kesehatan, Tak Masalah Utang Capai Rp3.779 Triliun

Sekadar informasi, dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di berbagai sektor, Pemerintah masih memerlukan pembiayaan melalui utang.

Utang Pemerintah Pusat sampai dengan akhir bulan Juli 2017 mencapai Rp3.779,98 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.045,0 triliun (80,6%) dan pinjaman sebesar Rp734,98 triliun (19,4%).

Penambahan utang neto selama bulan Juli 2017 adalah sebesar Rp73,47 triliun yang berasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp65,50 triliun dan penarikan pinjaman (neto) sebesar Rp7,96 triliun. Demikian seperti dikutip dalam keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Senin (21/8/2017).

Penambahan utang neto untuk pembiayaan APBN tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 adalah sebesar Rp264,52 triliun yang berasal dari kenaikan SBN sebesar Rp264,39 triliun dan penarikan pinjaman sebesar Rp0,13 triliun. Tambahan pembiayaan utang memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial.

Pemanfaatan utang Pemerintah, terutama yang berasal dari pinjaman, antara lain ditujukan untuk pembiayaan proyek yang dilaksanakan oleh beberapa Kementerian/Lembaga.

(Widi Agustian)