JAKARTA - Dalam rangka mewujudkan kota layak huni, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membereskan permukiman kumuh di 30 Kabupaten/Kota. Selain wilayah kumuh di sana, ternyata masih ada 38.641 hektar (ha) kawasan kumuh yang jumlah paling banyaknya di Pulau Jawa.
Baca juga: Wah, Urbanisasi Jadi Tantangan Selesaikan Permukiman Kumuh
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Rina Farida mengungkapkan, untuk 30 Kabupaten/Kota ini secara pengerjaan dapat dipastikan tidak ada kendala. Sebab ada komitmen khusus dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakatnya.
Tapi, di luar 30 Kabupaten/Kota tersebut masih banyak wilayah yang belum mau dikelola permukiman kumuhnya. Rina tidak bisa sebutkan nama daerahny, yang jelas mereka menerima program tapi tidak bersedia melaksanakan.
Baca juga: Masih Ada 90% Kawasan Kumuh di Indonesia, Kementerian PUPR: Masalahnya Komunikasi Tidak Lancar!
"Mereka tidak partisipatif. Di Jawa ada di luar Jawa banyak. Karena mungkin unsur ketidaktahuan permasalahan kenapa kawasan kumuh mesti ditangani. Ini masyarakat dan Pemda, Sumatera banyak, Kalimantan ada juga dan ke Timur juga," tuturnya di Gedung Cipta Karya, Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Untuk jumlah kawasan kumuh sekarang terdapat 38.641 hektar. Dari jumlah tersebut, Rina mengatakan, wilayah Jawa jumlah kawasan kumuh paling banyak. Pasalnya, jumlah penduduknya sangat padat.
Baca juga: Wujudkan Kota Layak Huni, Perbaikan Kawasan Permukiman Kumuh Baru 10%
Menurut Rina, melihat daerah dengan jumlah kawasan kumuh banyak atau tidak bisa dilihat dari kepadatan penduduknya. Misalnya, di desa tidak kumuh seperti kota, terlihat dari kepadatan jarak antar rumahnya.
"Kalau di pedasaan bukan kumuh tapi kurang standar pelayanan minimal, bahwa suatu tempat penghunian jalan harus baik, saluruan baik, sampah dikelola baik. Selain kepadatan tinggi, kurangnnya infrastruktur lingkungan seperti jalan, limbah sampah terhadap perisiapan sarana kebakaran,"tuturnya.
(Rizkie Fauzian)