Sri Mulyani: Setiap Rupiah dalam APBN Ini Amanat Rakyat

JAKARTA - Hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakenas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 dengan tema Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera.

Rakernas dibuka oleh Presiden RI dan dihadiri oleh para Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubenur/Bupati/Walikota, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan Pimpinan institusi terkait di Istana Negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penyelenggaraan Rakernas ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen Menteri atau Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk meningkatkan kuaIitas pengelolaan keuangan negara dan membangun kesadaran bahwa tujuan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.

"Meningkatkan pemanfaatan informasi yang tersaji pada laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan manfaat bagi masyarakat," ungkap Sri Mulyani di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Selain itu, memastikan sinergi penerapan akuntansi berbasis akrual dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta memberikan apresiasi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurutnya, setiap Rupiah yang dialokasikan di dalam APBN dan APBD merupakan amanat dari rakyat yang harus dikelola oleh pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rargka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan Iayanan kesehatan masyarakat.

"Selain itu, diharapkan agar seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga serta para Gubernur, Bupati dan Wali Kota beserta jajarannya untuk bersungguh-sungguh merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada manfaat," jelasnya.