Atasi Ketimpangan Jawa Barat, Pemerintah Diminta Kebut Proyek Infrastruktur hingga Pengembangan Sektor Pertanian

BANDUNG– Kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian seluruh pemangku kebijakan. Dalam konteks perekonomian Jawa Barat, terdapat tantangan berupa ketimpangan ekonomi antara Jawa Barat bagian utara dan selatan serta kesenjangan ekonomi yang tinggi di daerah perkotaan.

“Untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan memerlukan peran aktif seluruh unsur masyarakat, termasuk pesantren,” kata Gubernur BI Agus DW Martowardojo seusai Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia di Bandung, Jawa Barat.

Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bagian selatan agak lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata wilayahnya disebabkan oleh infrastruktur yang kurang memadai. Selain itu, pendapatan per kapita tertinggi juga berada di Jawa Barat bagian utara. Padahal Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah menyumbang sekitar 13,5% pertumbuhan ekonomi nasional. “Makanya, stabilitas makroekonomi perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan,” katanya.

Baca juga: Ketua DPD: PR Presiden Jokowi Masih soal Kesenjangan Ekonomi

Oleh sebab itu, dalam rapat koordinasi tersebut menyepakati lima poin penting yang akan diwujudkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lebih inklusif guna mengatasi ketimpangan di Jawa Barat. Pertama, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi potensial.

Kedua, mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Khusus untuk Jawa Barat bagian utara perlu difokuskan pada sektor industri yang berdaya saing tinggi, padat karya, dan berorientasi ekspor (antara lain industri otomotif dan alat transportasi, industri makanan- minuman, industri elektronik dan telematika, serta industri tekstil dan produk tekstil). Ketiga, untuk mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi, selain pengembangan infrastruktur fisik, juga akan dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi.

“Selain itu, diperlukan optimalisasi penggunaan teknologi dan integrasi industri kecil dan menengah (IKM) ke perekonomian digital melalui pengembangan e-smart IKM dengan sentra di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat, terutama industri fashion, industri kreatif, kerajinan, furnitur, kosmetik, herbal, perhiasan, logam, dan makanan-minuman,” katanya.

Keempat, pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian di antaranya dengan memperkuat kelembagaan petani melalui pengembangan korporat/ cooperative farming sehingga memacu berkembangnya agroindustri- agrobisnis, termasuk pertanian organik yang bernilai tambah.

Baca juga: Simak! Kemiskinan dan Kesenjangan Bisa Diberantas dengan Sistem Ekonomi Syariah

Kelima, pengembangan sektor pariwisata dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas sebagai quick wins melalui pengembangan destinasi unggulan pariwisata tematik, yakni wisata bahari, wisata sejarah, religi, tradisi seni budaya, serta desa wisata. “Nanti akan dilakukan penguatan branding dan promosi pariwisata yang terintegrasi dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan e-commerce,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Selain itu, pengembangan sektor pariwisata di selatan Jawa Barat dan Banten akan disertai percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, yaitu Tol Ciawi-Sukabumi. Menurutnya, pemerintah akanterusmendorongpercepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi potensial.

“Ke depan kita harus fokus membangun Indonesia, jangan lagi mengurusi hal yang tidak penting. Pembangunan Jabar harus dilakukan holistik, apalagi ke depan orang sudah bicaranya tentang digital dan teknologi. Kami akan mengerahkan segala kemampuan dan mengatasi segala hambatan,” ungkap dia.

Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan pun memandang rakor tersebut bisa berdampak pada percepatan proyek pembangunan untuk dilaksanakan. Selain itu, diharapkan hambatan yang ada selama ini agar bisa segera diurai dengan cepat. Dia memberi contoh, Bandara Kertajati selama ini memiliki kendala untuk menyelesaikan proses pembangunan di antaranya karena faktor cuaca dan masalah pembebasan lahan. Namun, kata dia, dengan adanya koordinasi seperti ini, maka hambatan bisa terselesaikan dengan segera.

Baca juga: Mengatasi Problem Klasik Kesenjangan Ekonomi si Kaya dan si Miskin

“Misalkan pembicaraan antara AP II dengan PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) kan cukup lama. Mereka membicarakan bagaimana AP II masuk ke BIJB, kemudian masuknya itu apakah kerja sama atau mengambil sahamnya, kan lama sekali berbulan- bulan, bahkan sampai di atas setahun pembicaraannya belum berujung,” kata Aher.

Akan tetapi, jika dikoordinasikan seperti sekarang ini, maka pembicaraannya menjadi fokus cepat dan terselesaikan. “Sehingga kami dari Jabar tentu menyambut cara seperti ini, karena rakor bisa mengungkap berbagai potensi termasuk mengungkap beberapa persoalan dan kemudian ketika ada persoalan solusinya cepat. Lalu ketika ada potensi ditangkapnya cepat itu seharusnya bisa dilakukan,” ujar dia.

(Rizkie Fauzian)