Tingkatkan Kualitas, Menteri PUPR Akan Keluarkan Rating Perumahan Subsidi

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya melakukan peningkatan terhadap program satu juta rumah. Hal ini bertujuan untuk memberikan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan untuk meningkatkan kualitas rumah subsidi yang dibangun, salah satunya akan dilakukan rating kualitas perumahan subsidi dengan menjadikan perumahan MBR terbaik sebagai benchmark tertinggi penilaian.

Baca Juga: Waduh! Marak Penipuan Rumah Subsidi, Kementerian PUPR Wajibkan Pengembang Gabung Asosiasi

Pemberlakuan rating tersebut saat ini tengah dibahas oleh Kementerian PUPR bersama para bank penyalur subsidi, pengembang dan stakeholder lainnya dan sudah dalam tahapan final.

Basuki menambahkan, bila nanti pengembang tidak mematuhi standar kualitas pembangunan rumah bersubsidi yang telah ditetapkan maka pihaknya menyediakan sanksi. Salah satunya adalah bank penyalur KPR subsidi tidak akan mencairkan dana subsidi dari pemerintah kepada pengembang tersebut.

Baca Juga: Tidak Layak Huni, 40% Rumah Subsidi Banyak yang Tak Berpenghuni

"Kementerian PUPR sebagai regulator bertanggung jawab memastikan kualitas perumahan bersubsidi karena ada uang rakyat yang digunakan disana. Tetapi saya juga harus pastikan aturan ini bisa diimplementasikan, untuk itu dibutuhkan diskusi yang matang dengan melibatkan semua pihak," ujarnya melalui siaran pers yang dikutip Okezone, Minggu (1/10/2017)

Ditambahkannya program perumahan pemerintah tidak hanya bertujuan tersedianya hunian, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dari penghuninya. Oleh karenanya Kementerian PUPR juga memberikan bantuan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) seperti jalan lingkungan, jaringan air minum dan drainase.

Baca Juga: Jokowi: Minat Masyarakat untuk Rumah Subsidi Sangat Besar

Sementara itu, Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, pihaknya selalu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada pengembang di lapangan sebelum mencairkan dan subsidi dari pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas dari rumah subsidi yang dibangun.

"Kita selalu periksa terlebih dulu apakah kualitasnya sudah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, namun untuk peningkatan kualitas rumah bersubsidi memang diperlukan benchmark rating tersebut," kata Maryono. (ulf)

(Rani Hardjanti)