Nugroho, 38, warga Pesanggrahan, Jakarta Selatan, meminta pemerintah tidak gegabah dengan rencana pem berlakuan sistem MLFF ini. Sebab sistem ini perlu dukungan infrastruktur yang tidak sedikit. Pengendara, misalnya, setidaknya harus memiliki alat khusus agar bisa terbaca sensor.
“Harga alat ini pun tak murah. Jangan sampai niat baik pemerintah malah di tang gapi negatif oleh masyarakat,” sebutnya. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, sebelum menuju sistem MLFF, akan lebih dulu diterapkan single lane free flow.
Dari gambaran ini, elektronifikasi jalan tol secara penuh dan serentak pada 31 Oktober harus berjalan dengan baik. Pemenuhan infrastruktur pembayaran berupa reader uang elektronik juga membutuhkan harmonisasi antara bank dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) serta berbagai pihak terkait.
Pada akhir 2017 misalnya, nanti akan ada integrasi sistem pembayaran sehingga tidak perlu di setiap ruas masuk dan keluar tol mesti melakukan pembayaran. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara mengatakan, OJK akan terus mendorong perbankan ikut serta dalam penyediaan pembiayaan, utamanya pada penyediaan kartu.
“Kami akan mendorong sosialisasi top up ini lebih agresif. Perbankan juga harus menjelaskan risiko, biaya, manfaat secara transparan,” tuturnya.
(Fakhri Rezy)