Bayar Tol Nontunai, Sistem "Tap" Bakal Beralih ke Sensor Mulai Desember 2018

JAKARTA – Dalam tempo relatif singkat, sistem pembayaran tol di Indonesia akan mengalami banyak perubahan. Setelah beralih ke pembayaran nontunai dengan sistem sentuh (tap) yang mulai berlaku pada 31 Oktober nanti, rencananya transaksi akan beralih lagi kemodel sensor pada Desember 2018.

Dengan model terbaru itu, pengendara tak perlu lagi repot berhenti dan menjulurkan tangannya guna menempel kartu elektronik pembayaran tol. Sistem sen sor bisa bekerja meski kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi atau sekitar 60-80 km/jam. Jika sistem yang dinamai multilane free flow (MLFF) ini bisa di terapkan maksimal, kemacetan yang selama ini kerap muncul di gerbang tol diharapkan tak akan terjadi lagi.

 Baca juga: Bali Jadi Panutan Program Tol Nontunai, BI: Masyarakatnya Teredukasi!

Sistem ini pun bukan tergolong baru. Sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Prancis telah lama menerapkan sistem ini. Pemerintah optimistis rencana ini tak meleset.

Sebab jauh-jauh hari pemerintah telah membuat empat tahapan yang muaranya pada pemberlakuan sistem pembayaran berbasis sensor ini.

 Baca juga: Cerita Menteri Rini soal Pembangunan Jalan Tol Selama 13 Tahun Terakhir

Pada tahap pertama, pemerintah mendorong elektronifikasi seluruh jalan tol. Tahapan ini ditargetkan berlaku setelah 31 Oktober 2017 melalui penggunaan uang elektronik.

Kedua, tahap integrasi sistem ruas jalan tol. Tahapan ini akan menyesuaikan terhadap keseluruhan sistem elektronik pembayaran yang ada.

Ketiga, setelah integrasi sistem setiap ruas tol tercipta, selanjutnya akan dibentuk konsorsium electronic toll collection.

 Baca juga: Kementerian PUPR: Bali Panutan Transaksi Nontunai Tol

Konsorsium ini merupakan pihak ketiga yang akan mengelola sistem pem bayaran. Selanjutnya tahapan terakhir adalah penerapan MLFF. Sistem ini memungkinkan proses pembayaran tol tanpa henti di gerbang tol sehingga transaksi menjadi lebih efisien dan lancar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, implementasi dari tahapan terakhir memungkinkan transaksi pembayaran tol tanpa melalui kontak fisik. Tahapan untuk menuju MLFF ini, menurut Darmin, harus didahului dengan terwujudnya perilaku pengguna jalan tol yang sudah terbiasa dengan pembayaran nontunai.

“Nah itu antara lain dengan penggunaan uang elektronik dan melalui sosialisasi bersama secara intensif di tingkat nasional,” ujar Darmin pekan lalu.

Dia menyebutkan, Bank Indo nesia (BI) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyusun strategi bersama menuju penerapan MLFF.

“Makanya bertahap, kira-kira 2018 itu semua bisa dicapai,” tandas Darmin. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, dari empat tahapan tersebut, dua diantaranya saat ini sedang berproses, yakni elektronifikasi dan integrasi sistem pembayaran.

Sesuai dengan rencana, setelah 31 Oktober nanti, semua pengguna tol ditargetkan sudah menggunakan uang elektronik seiring dengan pemberlakuan sistem nontunai (cashless). Adapun konsorsium electronic toll collection adalah pihak ketiga yang akan mengelola hasil transaksi tol dari masyarakat kepada perbankan maupun pengelola jalan tol.

“Pihak ketiga ini nantinya juga akan mengurusi infrastruktur sistem pembayarannya. Dengan demikian tidak perlu lagi pengurusan pihak perbankan maupun pengelola jalan tol,” ungkapnya. Setelah target ini tercapai, pada 2018 pengguna tol sudah bisa memanfaatkan sistem MLFF. Masyarakat menanggapi beragam rencana pemerintah ini.

Najib, 34, warga Tangerang Selatan, mengaku sistem ini sudah saatnya diberlakukan di Indonesia untuk mengatasi kemacetan yang kian akut. Meski demikian, sistem MLFF bukan solusi tunggal kemacetan di tol Jakarta, sebab penambahan kendaraan yang tak terkendali membuat jalan bebas hambatan ini tak lagi nyaman.

Nugroho, 38, warga Pesanggrahan, Jakarta Selatan, meminta pemerintah tidak gegabah dengan rencana pem berlakuan sistem MLFF ini. Sebab sistem ini perlu dukungan infrastruktur yang tidak sedikit. Pengendara, misalnya, setidaknya harus memiliki alat khusus agar bisa terbaca sensor.

“Harga alat ini pun tak murah. Jangan sampai niat baik pemerintah malah di tang gapi negatif oleh masyarakat,” sebutnya. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, sebelum menuju sistem MLFF, akan lebih dulu diterapkan single lane free flow.

Dari gambaran ini, elektronifikasi jalan tol secara penuh dan serentak pada 31 Oktober harus berjalan dengan baik. Pemenuhan infrastruktur pembayaran berupa reader uang elektronik juga membutuhkan harmonisasi antara bank dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) serta berbagai pihak terkait.

Pada akhir 2017 misalnya, nanti akan ada integrasi sistem pembayaran sehingga tidak perlu di setiap ruas masuk dan keluar tol mesti melakukan pembayaran. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara mengatakan, OJK akan terus mendorong perbankan ikut serta dalam penyediaan pembiayaan, utamanya pada penyediaan kartu.

“Kami akan mendorong sosialisasi top up ini lebih agresif. Perbankan juga harus menjelaskan risiko, biaya, manfaat secara transparan,” tuturnya.

(Fakhri Rezy)