Menhub: Bagi Hasil MRT Jakarta, 51% Pemda dan 49% Pemerintah Pusat

JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan menteri Kabinet Kerja terkait Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Salah satu yang dibahas yakni proyek transportasi massal, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Menteri Perhubungan Budi Karya yang ikut rakor dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution dam Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, mengatakan untuk share MRT sudah ditetapkan dan tidak ada perubahan.

"Kita cenderung untuk mempertahankan komposisi share 51% untuk Jakarta 49% pemerintah pusat," tuturnya, di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Baca Juga: Jokowi: MRT Harus Dibangun, Penduduk Jakarta Sudah Padat Banget

Menurut dia, share bagi hasil tersebut sesuai dengan apa yang disetujui dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Jadi saya pikir DPR harus mayoritas di sana," tuturnya.

Sebelumnya, Sekertaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin bertemu Anie Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno selaku pemimpin Kota Jakarta. Pertemuan itu dilakukan guna membahas persoalan pembangunan moda MRT dan Light Rail Transit (LRT).

Baca Juga: Banyak Utilitas Jadi Kendala Proyek MRT, Kok Bisa?

"Pada saat Ratas terakhir membahas tentang LRT, MRT dan juga hal berkaitan lainnya memang pada waktu itu Presiden memberikan arahan akan dibahas dengan pemerintah yang baru. Artinya dengan Gubernnur Anies dan juga Wagub Sandi," tuturnya.

Pramono memastikan, pertemuan antara Anies-Sandi dengan Presiden hanya akan membahas tertundanya pengerjaan proyek MRT dan LRT di Ibu Kota. Pengerjaan proyek tersebut juga dikerjakan pemerintah pusat dan Pemprov DKI.

"Pada waktu Ratas ada pending matters ada yang belum bisa diputuskan karena ini menyangkut tanggung jawab pemerintah seperti kita ketahui MRT itu 51% untuk pemerintah DKI, 49% adalah pemerintah pusat," ungkapnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)