Australia Mau Investasi di Indonesia, Arcandra: Masih Ada Kendala di Undang-Undang

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian kembali menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri Kabinet Kerja pagi ini. Adapun pembahasan rapat terkait perundingan kerjasama ekonomi internasional.

Melakukan rapat sekira 3 jam, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, dalam rapat dibahas mengenai kebijakan pemerintah dalam perundingan kerjasama ekonomi internasional.

"Tentang perjanjian-perjanjian perdagangan kita dengan beberapa negara. Ada dengan EU, Australia, Chili, tapi di sektor energi kita lebih fokus pada tiga hal sebenarnya," tuturnya, di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Selasa (31/10/2017).

Baca Juga: Kepala BKPM: Investasi Akan Dialihkan ke Timur Tengah

Seperti dengan Australia, mantan Menteri ESDM mengatakan, pihak Australia ingin jika perusahaan asing bisa investasi 100% di Indonesia. Namun karena masih ada Undang-Undangan yang menyatakan harus divestasi 51%, ini menjadi kendala bagi perusahaan Australia.

"Jadi bagaimana bentuk kerjasama kita seperti ini bisa kita atasi. Untuk proyeknya apa tidak dibahas. Lebih kepada policy. Bagaimana policy kita menghadapi trade agreement dengan negara-negara di seluruh dunia. Di ESDM hanya beberapa negara saja kita policy," tuturnya.

Dia melanjutkan, untuk perundingan kerjasama ekonomi internasional sebenarnya dari sisi energi sudah berjalan. Bahkan kerjasama yang sempat tertunda sejak 2012 berhasil dimulai sekarang ini.

Baca Juga: Tumbuh 13,7%, Realisasi Investasi Kuartal III Capai Rp176,6 Triliun

"BIT (Bilateral Investment Treaty) untuk Emirate arab itu sudah selesai tinggal paraf dan selesai semua. Dan ini adalah BIT pertama sejak 2012 kita selesaikan, amanat Presiden yang minta selesaikan secepatnya. Alhamdulillah tiga kali round perundingan selesai BIT. Padahal sejak 2012 belum selesai," ujarnya.

Kerjasama yang akan diselesaikan selanjutnya adalah BIT antara Indonesia dengan Qatar. Untuk kerjasamanya, Arcandra tidak mendetailkan apa saja.

"Qatar ini akan kita selesaikan juga, secepatnya ketemu dengan Qatar itu selesaikan BIT. Janji kita sekitar 3 bulan," tandasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)