Waduh! Proyek Underpass di Jakarta Terancam Molor

JAKARTA – Proyek terowongan (underpass) dan jembatan (flyover) di DKI Jakarta terancam molor. Ini disebabkan keberadaan jaringan utilitas dan teknis di lapangan bukan karena belum mengantongi analisis mengenai dampak lingkungan lalu lintas (amdal lalin).

Enam proyek yakni flyover Pancoran, flyover Cipinang Lontar, flyover Bintaro, under pass Mampang-Kuningan, under pass Kartini, dan underpass Matraman terancam molor dari target akhir tahun ini. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faisal me ngatakan, khusus proyek underpass seperti di Mampang-Kuningan dan Matraman diperkirakan selesai akhir Februari 2018. Itu pun bila cuaca tidak mengganggu pengerjaan. ”Di Mampang ada pipa yang akan dipindahkan malam ini. Itu dibelokin di atas underpass. Akhir November baru selesai. Belum lagi membuat kolam penampungan air untuk dipompa. Itu masalah krusial sebelum ngebor underpass kan harus disiapkan dulu,” ujar Yusmada di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.

Menurut dia, untuk dokumen amdal lalin pada proyek underpass dan flyover telah diserahkan ke Dinas Perhubungan (Dishub) DKI dan masih tahap proses. Kemungkinan dalam beberapa hari ke depan amdal lalin sudah finalisasi.”Amdal lalin Traffic Management During Con struction (TMDC) sudah ada sejak awal. Itu ada sebelum konstruksi dan setelah konstruksi. Artinya, amdal lalin bagian yang dibikindandi monitor terus, bisa saja ber ubah sesuai kondisi,” ungkapnya. Dalam proses pem bangun an seyogianya menyelesaikan berkas terlebih dahulu, baru pro ses pengerjaan. Namun, pro ses pem - bahasan dan pe nyelesaian dokumen bisa dilakukan ber samaan dengan pengerjaan di lapangan.

Buktinya traffic manag ement terus dilakukan sejak awal pembangunan. Kepala Seksi Pengendalian Simpang Tak Sebidang Bidang Simpang dan Jalan Tidak Sebidang Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hananto Krishna menuturkan sangat tidak mung kin amdal lalin tidak ada pada sebuah proyek pengerjaan yang berdampak terhadap arus lalu lintas. ”Amdal lalin itu berisi pengaturan traffic management baik selama konstruksi maupun setelah flyover atau underpass tersebut dioperasikan,” katanya. Dalam pembuatan amdal lalin, instansinya selalu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan maupun kepolisian.

Artinya, sebelum proyek dimulai, kajian kelayakan yang di dalamnya membahas juga peng aturan lalu lintas sudah ada. Deputy Project Manager Underpass Matraman-Salemba PT Jaya Konstruksi Jaliyul Mas - maro membantah pengerjaan yang dilakukan selama ini tidak ada amdal lalin. Perusahaannya selalu membuat amdal lalin di setiap fase proyek. ”Dalam kon - trakkegiatanmengharuskanada laporan analisa mengenai dam - pak lalu lintas pra kon struksi, selama proses kegiatan, dan setelah konstruksi jadi,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengakui amdal lalin proyek underpass dan flyover masih da lam proses, kecuali proyek light rail transit (LRT) pemerintah pusat maupun Pemprov DKI, tol Becakayu, tol Depok-Antasari, serta enam ruas tol dalam kota belum ada permohonan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). ”Amdal lalin proyek underpass dan flyover sekarang dalam proses finalisasi. Sekarang sudah selesai pelaksanaan rapat eksternal. Mudah-mudahan minggu depan rekomendasi teknis (rekomtek) keluar,” ungkapnya.

Perihal traffic management yangsudahdilakukanpada lokasi kemacetan di kawasan proyek pembangunan akan kembali dievaluasi setelah rekomtek keluar. Andri akan berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga, tata kota, peng amat, serta Ditlantas Polda Metro Jaya. Pengamat transportasi Universitas Tarumanagara Leksmono Suryo Putranto menilai semua proyek pembangunan yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atau Djarot Saiful Hidayat di luar perencanaan.

Apabila ada perencanaan dan kajian yang matang, tentunya tidak ada proyek pembangunan yang ber - barengan di satu kawasan sehingga traffic management dapat dilakukan dan pem bangunan berjalan sesuai rencana. Bukan hanya menyebut kemacetan itu konsekuensi dari pembangunan dan kalau selesai kemacetan terhindar seperti yang kerap disampaikan saat itu. ”Harusnya mulai perencanaan sudah diukur. Jadi kalau ada pembangunan, jangan ditambah pembangunan lain. Kemudian diminta lewat jalur alternatif ya sama saja, jalur alternatifnya tambah macet,” ujar Leksmono.

(Fakhri Rezy)