Penuhi Standar, Ditjen Pajak: Tak Ada Alasan Singapura Tolak Tukar Informasi

MANADO - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan Indonesia akan mulai menerapkan pertukaran informasi guna data perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) pada 2018 mendatang. Selain itu, Singapura juga akan ikut pada tahun yang sama, artinya Indonesia bbisa mendapatkan data nasabah yang banyak tersimpan di negara Singa tersebut.

Namun ada yang menyatakan bahwa Singapura tidak akan mau bertukar informasi dengan Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia masih belum menyelesaian tekinologi untuk penyimpanan data yang nyaman dan aman dengan teknologi yang lebih canggih.

 Baca juga: 146 Negara Komitmen Saling Tukar Informasi Perpajakan dengan Indonesia

Menanggapi hal tersebut, Kepala Subdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional, Leli Listianawati mengatakan tidak ada alasan Singapura menolak bertukar informasi dengan Indonesia. Pasalnya saat ini, RI telah menyelesaikan semua syarat yang dibutuhkan untuk mengikuti AEoI termasuk dari sisi teknologi untuk penyimpanan data yang terjamin aman.

"Kami sudah selesai berdasarkan draf penilaiannya. Kita sudah sesuai standar jadi enggak ada alasan bagi Singapura, karena Indonesia sudah dinyatakan lolos," ungkapnya di Manado, Kamis (22/11/2017) malam.

 Baca juga: Ditjen Pajak Telusuri Harta 770.000 WP yang Belum Jujur saat Tax Amnesty

Menurutnya, mencuatnya kabar tersebut kemungkinan karena Sinagapura belum mengupdate kabar terbaru mengenai sistem Indonesia yang sudah lolos dan terbbukti keamanannya. Oleh karenanya, hal ini juga akan dibahas dalam pertemuan dengan negara lainnya pada Desember mendatang dan ia meyakini Indonesia akan lolos untuk bertukar Informasi dengan Singapura.

"Memang akan dibahas Desember nanti di San Marino. Indonesia akan diases, tapi saya yakin akan lolos," jelasnya.

Sementara itu, dirinya menyebutkan ada penambahan 44 negara yang menyatakan komitmen ingin ikut AEoI ini. Dengan demikian maka total negara yang ikut hingga November 2017 sebanyak 146 negara. Dari semua negara tersebut ada 102 negara yang mulai terapkan pada tahun ini dan 2018. Untuk 2017 ada sebanyak 49 negara dan pada 2018 ada sebanyak 53 negara termasuk di dalamnya Indonesia dan Singapura.

(Fakhri Rezy)