JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan mencapai angka 5,1%-5,2% di 2018. Selain itu, inflasi diperkirakan akan mencapai 3,5% dan nilai tukar di level Rp13.500 per dolar AS.
Ekonom Center Of Reform On Economics (CORE) Hendri Saparini berperdapat, pada 2018 perekonomian akan semakin menantang karena memasuki tahun politik seiring dengan Pilkada serentak 2018 serta pemilu 2019. Terlebih Pilkada pada 2018 meliputi daerah-daerah yang memiliki PDB terbesar.
"Pilkada tahun depan akan di gelar di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, termasuk daerah yang menjadi pusat ekonomi utama seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan lain-lain. Pilkada serentak tersebut akan menjadi awal rangkaian tahum politik sebelum masuk ke agenda Pemilu 2019, di mana calon presiden dan wakil presiden harus sudah masuk dan ditetapkan tahun depan," ujarnya di Hotel JS Lawangsa, Selasa (28/11/2017).
Baca Juga: Berkat Pilkada, Pertumbuhan Ekonomi 2018 Ditaksir Capai 5,2%
Dia melanjutkan, pada tahun politik ini juga menjadi ajang untuk Presiden Jokowi mampu membuktikan untuk pertumbuhan ekonomi tidak sekedar mencapai target 5,4% melainkan tumbuh hingga 6%.
"Bukan sekedar tumbuh 5,1% atau 5,2%, bukan juga tumbuh sebesar 5,4% seperti yang direncanakan APBN 2018, Presiden harus mampu mencatatkan pertumbuhan di atas 6%," ujarnya.
Oleh karena itu, dia menilai perlu adanya inovasi kebijakan untuk mengatasi hambatan yang menahan laju pertumbuhan ekonomi. Hambatan tersebut, lanjutnya, terlihat dari kebijakan tax amesty pada 2016-2017 yang mana realisasi penerimaan pajak jauh di bawah target, yang berakibat para pengusaha menahan investasi.
"Penggunaan pajak untuk memacu pertumbuhan ekonomi seperti pedang bermata dua. Satu sisi akan membantu pemerintah mingkatkan pembiayaan untuk pembangunan , sisi lain menimbulkan kekhawatiran pihak swasta yang berujung pada penurunan investasi bahkan konsumsi swasta," ujarnya.
Baca Juga: Lebih Rendah dari Target, Pertumbuhan Ekonomi 2018 Diprediksi 5,3%
Senada, Ekonom Core Muhammad Faisal menyatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama ekonomi domestik masih akan tertahan pada level 4,95%-5% sedikit lebih baik dibanding tahun ini yang diperkirakan maksimum hanya mencapai 4,95%. "Konsumsi golongan menengah ke bawah diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dibanding golongan atas," ujarnya.
Dia menilai, kondisi ini disebabkan kampanye pilkada dan pemilu akan meningkatkan belanja masyarakat yang terlibat dalam peseta demokrasi tersebut. Selain itu peningkatan belanja bantuan sosial baik yang bersumber dari APBN atau APBD akan mengalami peningkatan imbas dari menjelang Pilkada dan Pilpres.
(Martin Bagya Kertiyasa)