Tantangan 2018 Versi BI, Mulai dari Impor Jasa hingga Teknologi Digital

JAKARTA - Perekonomian Indonesia masih menyisakan sederet tantangan pada 2018 mulai dari struktural di sektor riil, sektor keuangan dan sektor digital. Pasalnya, hal tersebut mempengaruhi upaya memacu pertumbuhan ekonomi selalu diikuti meningkatnya intabilitas atau kerentanan dalam perekonomian.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo membeberkan tantangan yang masih harus dihadapi dalam meingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dia menjelaskan, di sektor riil tantangan ada pada ekspor yang masih terpaku pada komoditas sumber daya alam, namun pasar yang semakin terkonsentrasi. Selain itu, belum kuatnya kapasitas industri turut menjadi tantangan.

"Tingginya ketergantungan pada impor jasa, khususnya pada jasa transportasi, membuat neraca jasa selalu mengalami defisit," ujar Agus Marto di JCC Senayan, Selasa (28/11/2017).

Baca Juga: Kumpulkan Bos-Bos Perbankan, Agus Marto Update Situasi Perekonomian Global

Sementara di sektor keuangan, lanjut Agus, berasal dari belum optimalnya pembiayaan domestik yang menyebabkan ketergantungan terhadap luar negeri dalam pembiayaan pembangunan.

"Kombinasi pada pembiayaan dari luar negeri dengan penerimaan ekspor yang terbatas, berisiko mengganggu ketahanan ekonomi domestik yang berasal dari eksternal seperti pada rasio kepemilikan asing atas SUN yang cukup tinggi," paparnya.

Dia melanjutkan, pesatnya pertumbuhan teknologi digital juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor seperti media, ritel, maupun keuangan. Kendati demikian, hal ini juga berisiko mengurangi ketersediaan lapangan kerja.

"Konsumen ditawarkan kemudahan kecepatan kepraktisan yang belum pernah ada sebelumnya. Di sisi lain, digital akan mengubah dan berpotensi mengganggu model bisnis konvensional serta berisiko mengurangi ketersediaan lapangan kerja," jelas dia.

Baca Juga: Tak Bisa Dibendung, OJK Kawal Perkembangan Keuangan Digital di RI

Menurutnya, teknologi digital juga turut merambah sektor keuangan dan menawarkan perluasan akses, kecepatan transaksi hingga biaya yang murah. Kendati demikian hal ini turut menyumbang risiko mulai dari pencucian uang hingga mengganggu sistem keuangan.

"Namun risiko yang timbul akan makin kompleks seperti adanya risiko pencucian uang, kemungkinan pendanaan terorisme, cyber crime, risiko pada aspek kebingungan konsumen dan risiko sistemik yang mengganggu sistem keuangan," ungkapnya.

Guna menghadapi tantangan itu semua, maka semua pemangku kebijakan telah melakukan pembenahan namun demikian masih ada ruang memaksimalkan kebijakan yang sudah ada.

"Kami mengajak kita semua berpegang teguh pada tiga prinsip kebijakan publik, dan strategi yang terfokus pada tiga elemen utama pertumbuhan ekonomi yakni kebijakan harus berorientasi ke masa delan, harus berkesinambungan dan bersinergi serta harus berimbang," pungkasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)