Tahun Politik, Pengusaha: Pembantu Presiden Jangan Berlomba Buat Regulasi Tak Berguna

JAKARTA - Tahun depan Indonesia akan menghadapi tahun politik dimana akan digelar Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak di 171 kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia secara serentak.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) haryadi Sukamdani, meminta pemerintah menjaga stabilitas tahun politik ini. Sehingga, pesta demokrasi tersebut tidak menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan pengusaha.

"Kita pasca-melihat kondisi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta kemarin kami memberikan catatan yang cukup komprehensif. Pemilihannya di Jakarta, tapi demonya di Medan sangat tidak lucu sekali, karena membuat orang persepsinya kekhawatiran berlebihan," ujarnya di Kantor Pusat Apindo, Selasa (5/12/2017).

Menurut dia, fokus dan energi pemerintah mau tidak mau harus meredam gejolak politik untuk menjaga stabilitas politik yang akhirnya mendorong stabilitas keamanan.

 Baca Juga: Berkat Pilkada, Pertumbuhan Ekonomi 2018 Ditaksir Capai 5,2%

Apabila pelaksanaan pilkada berlangsung aman, maka dari sisi pengusaha pun mereka tidak akan meragu untuk melanjutkan investasi. Sebaliknya, jika dengan pelaksanaan pilkada tidak kondusif maka pengusaha cenderung memilih untuk menahan investasi.

"Seringkali jajaran pembantu Presiden justru berlomba-lomba memperbanyak regulasi yang tidak relevan, sembari melakukan publikasi terhadap pencapaian-pencapaian yang mereka telah lakukan. Hal tersebut awalnya dimaksudkan untuk menjaga optimisme, namun justru menciptakan kecemasan dunia usaha," kata dia.

Baca Juga: Tahun Politik, Pertumbuhan Ekonomi Bisa Digeber hingga 6%

Namun, secara umum, Haryadi optimistis tahun depan tidak akan terjadi gejolak, karena tidak ada figur yang konvesnional sebagaiman pada pelaksanaan Pilgub DKI 2017. "Karena tidak ada figur yang kontroversial muncul. Kami cukup otimis tahun depan tidak ada yang kontroversial seperti tahun 2017," tukas dia.

(Martin Bagya Kertiyasa)