MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tegas menolak dan melarang penggunaan mata uang virtual atau bitcoin di Indonesia. Artinya, OJK juga melarang masyarakat menggunakan mata uang virtual bitcoin sebagai alat transaksi.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan, dilarangnya bitcoin dikarenakan saat ini mata uang virtual tersebut belum memiliki izin resmi di Indonesia. Belum diaturnya bitcoin dikarenakan bisnis ini belum jelas dan dilakukan secara terbuka.
"Belum Dapat izinnya. Investasi bitcoin kan belum kita atur, karena belum dilakukan secara terbuka," ujarnya saat ditemui dalam acara 100 Ekonom Indef, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (12/12/2017).
Lebih lanjut Hoesen mengaku jika pihaknya akan mengatur keberadaan bitcoin nantinya. Akan tetapi dirinya belum bisa membeberkan secara rinci aturan yang akan ditetapkan tersebut.
Baca juga: Masuk Bursa Berjangka, Harga Bitcoin Tembus Rp233,02 Juta
"Oh iya kita akan mengatur mengenai itu (bitcoin) , masuk ke dalam regulasi mengenai investasi. terutama untuk investasi bodong, kan sudah ada satgasnya," jelasnya.
Oleh karena itu lanjut Hoesen, dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu dasar hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan sebelum berinvestasi bitcoin. Karena jika tidak diperhatikan betul, maka investasi bitcoin bisa sangat merugikan dan berisiko bagi masyarakat.
"Kami ingatkan ke masyarakat untuk dicek dulu dasar hukumnya ada atau tidak. Kita punya web di OJK, masyarakat harus melindungi dirinya. Ancaman ke depan, risiko bahwa orang beralih bank ke konvensional ke teknologi kalau tidak berubah ada pelaku perbankan yang andalkan ke teknologi," jelasnya.
Baca juga: Harga Bitcoin Cetak Rekor Lagi, Tembus Rp224 Juta
"Bisa saja ke mata uang virtual. ini kan masih tertutup, masih satu komunitas tersendiri. kalau uang kan jadi alat tukar, kalau dia mau mengeluarkan dari sistem harus pindah lagi, harus mencairkan dulu," imbuhnya.
(Rizkie Fauzian)