Proyek Terowongan Terpadu Dimulai 2018

JAKARTA – Proyek pembangunan terowongan jalan tol dan pengendalian banjir terpadu Jakarta siap dilaksanakan pertengahan 2018 mendatang. Pembangunan Jakarta Integrated Tunnel (terowongan terpadu) yang menelan dana Rp40 triliun itu diyakini mampu kurangi banjir dan macet sekitar 80%.

Pembangunan integrated tunnel itu merupakan bagian dari pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota, di mana dua trase Balekambang-Manggarai dan Ulujami-Tanah Abang di kerjakan dalam bawah tanah, terintegrasi dengan pengendalian banjir.

Untuk Balekambang-Manggarai akan memotong Sungai Ciliwung, sedangkan Ulujami-Tanah Abang memotong Sungai Pesanggrahan, sehingga banjir dan macet yang menjadi permasalahan utama di Jakarta bisa teratasi dengan integrasi tunnel tersebut.

Baca Juga: 6 Proyek Strategis Nasional Rampung, Nilainya Rp13,1 Triliun

“Banjir dan macet akan berkurang sekitar 80% dengan adanya pembangunan terowongan terpadu ini. Karena urgensi banjir, proyek ini di majukan dari rencana 2023, kemungkinan di pertengahan tahun depan kita akan groundbreaking. Pembangunan sekitar tiga tahun,” ungkap Komisaris Utama PT Antaredja Mulia Jaya ML Wi bisono saat dihubungi kemarin.

Wibisono sudah melaporkan kajian soal kelanjutan integrated tunnel yang dilakukan timnya kepada Wakil Guber nur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada Rabu (20/12). Selain bisa berfungi untuk pengendali banjir dan jalan tol, terowongan terpadu ini juga bermanfaat sebagai bahan baku air minum dan power plan, yaitu menyiapkan tenaga listrik sebesar 600 megawatt.

Baca Juga: Banyak Pembangunan Infrastruktur, Dirut Askrindo: Jangan Hanya Jadi Penonton

Wibisono menegaskan, kajian pembangunan terowongan jalan tol dan pengendalian banjir yang merupakan penugasan Pemprov DKI kepada PT Antaredja telah selesai dilakukan. Bahkan, pihaknya sudah mendapatkan pendanaan dari Ryan Project Funding Amerika Serikat sesuai yang dibutuhkan, yakni sekitar USD3 miliar atau sekitar Rp40,6 triliun.

Jadi, soal pembiayaan tidak menggunakan anggaran pemerintah sehingga tidak membebani APBD ataupun APBN. Nantinya, kata Wibisono, pihaknya akan bekerja sama dengan Ryan Project menggunakan skema konsensi seperti jalan tol dengan waktu selama 45 tahun. Untuk itu, dalam laporan kajian yang dilakukannya Rabu (20/12) kepada Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, dia berharap DKI bisa mempercepat perjanjian business to business-nya.