Tahun Politik, Pengembang Gedung Perkantoran Harus "Perang Harga"

JAKARTA - Indonesia akan memasuki tahun politik pada dua tahun mendatang. Pada tahun 2018, Indonesia akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan pada tahun 2019 Indonesia akan menghadapi Pemilihan Presiden dan Legeslatif.

Director Head of Research and Consultants Savills Indonesia Anton Sitorus mengatakan memasuki tahun politik yang dimulai tahun depan di prediksi akan mempengaruh terhadap penyerapan area perkantoran yang ada di Jakarta. Baik itu pada kawasan Central Business Distrcit (CBD) maupun non-CBD.

Pasalnya lanjut Anton, pada tahun politik banyak perusahaan yang cenderung menunggu dan mengamati (wait and see) mengenai situasi politik yang ada didalam negeri. Karena jika kondisi politik tidak stabil maka tidak mungkin para perusahaan justru mengurungkan niatnya untuk menyewa kantor.

"Sejumlah perusahaan diperkirakan masih akan wait and see sambil melihat stabilitas kondisi politik tanah air," ujarnya saat ditemui di Jakarta.

Menurut Anton, kondisi tersebut (wait and see) masih akan terus berlanjut hingga ke tahun 2019. Yang mana saat pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan umu legeslatif dan Presiden telah rampung. "Kondisi ini diperkirakan masih akan terus terjadi sampai seluruh rangkaian pemilu selesai. Rebound diperkirakan baru akan terjadi tahun 2020," jelasnya