BI: Urusan Pembayaran Tak Lagi Tunai

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mendorong elektronifikasi di berbagai sektor seperti transportasi, bantuan sosial (bansos), pemerintah, dan lain-lain.

Selain itu, BI juga akan memperkuat elektronifikasi yang disinergikan dengan berbagai program pemerintah dan terus mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Deputi Gubernur BI Sugeng mengatakan, terdapat empat arah kebijakan BI ke depan. Pertama, di sektor moda transportasi yakni interoperabilitas dan interkoneksi sistem pembayaran elektronik terintegrasi antarmoda.

 Baca juga: Terapkan Cashless, Anies Baswedan Konsultasi ke Gubernur BI

Kedua, cash management system, yakni dengan menontunaikan berbagai pembayaran dan belanja pemerintah, di antaranya bantuan desa dan bantuan operasional sekolah.

”Ketiga, di sektor jalan tol, mendukung perluasan interkoneksi jalan tol melalui implementasi electronic toll cellection (ETC) dan Multi Lane Free Flow (MLFF),” ujar Sugeng. Saat ini elektronifikasi jalan tol telah mencapai 98% dari seluruh ruas tol nasional.

Keempat, bantuan sosial, di mana Program Keluarga Harapan (PKH) secara nontunai pada 2016 sudah disalurkan kepada 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sementara pada 2017 targetnya diperluas kepada 6 juta KPM serta program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) kepada 1,2 juta KPM.

 Baca juga: Maksimalkan Penggunaan Bansos Non-Tunai, BI Kumpulkan Kementerian hingga Bankir

Sugeng mengungkapkan, ke depan program bansos nontunai akan semakin diperluas secara bertahap hingga mencapai 10 juta KPM untuk PKH dan 3,9 juta KPM untuk BPNT.

Sementara itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, peran bantuan sosial sangat penting, khususnya dalam rangka mendorong tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang berada di kelas bawah.

”Transformasi penyaluran bantuan sosial menjadi nontunai harus dilakukan untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih efisien dan efektif,” tutur dia.

Di samping itu, BI juga menargetkan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) sampai pelosok desa di Indonesia. ”Seperti contoh PKH yang saat ini disalurkan melalui GNNT,” kata Kepala Grup Pengelolaan Program Elektronifikasi Keuangan Inklusif dan Perizinan BI Pungky P Wibowo.

 Baca juga: BI Bahas Hasil Uji Materiil Uang Elektronik dengan Ombudsman

Dia menambahkan, sinergi dengan pemerintah telah dilaku kan di berbagai sektor, utamanya pada sektor dengan jumlah pengguna yang masif misalnya sektor transportasi dan bantuan sosial, untuk mempercepat proses akseptasi dan perluasan akses.

”Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan keuangan inklusif, yaitu 75% banked people pada 2019,” ungkap Pungky.

Ke depan bank sentral akan terus mendorong pergeseran perilaku transaksi masyarakat dari tunai ke nontunai. Dia pun meyakini, penggunaan transaksi nontunai akan memberikan manfaat efisiensi bagi masyarakat.

Kunthi Fahmar Sandy

(Dani Jumadil Akhir)