WASHINGTON - Tepat setahun pasca-pelantikan Presiden Donald Trump, pemerintahan Amerika Serikat (AS) mengalami penutupan (shutdown) karena Kongres gagal menyetujui anggaran baru.
Jika tidak segera teratasi, penutupan pemerintahan tersebut dalam jangka pan jang akan berpengaruh pada perekonomian Negeri Paman Sam tersebut.
Penutupan pemerintahan ini menjadi perkembangan mengejutkan dalam politik AS. Fenomena serupa pernah terjadi pada 2013 dan berlangsung selama 16 hari. Namun ini pertama kali terjadi penutupan pemerintahan saat Partai Republik menguasai Kongres dan Gedung Putih.
Baca juga: Anggaran Operasional Ditolak Senat, Pemerintah AS Tutup Sementara
Akibat shutdown ini, Presiden AS Donald Trump menuduh Demokrat lebih mengkhawatirkan imigran illegal dari pada memperkuat militer atau keamanan di perbatasan selatan yang berbahaya. Ketua Demokrat di Senat Chuck Schumer menyatakan, Trump mendapat tekanan dari kekuatan sayap kanan dalam pemerintahannya.
“Presiden tidak akan bernegosiasi perihal reformasi imigrasi hingga Demokrat berhenti melakukan permainan dan membuka kembali pe me rintahan,” sebut Juru Bicara Gedung Putih Sarah Sanders. Anggaran Pemerintah AS seharusnya disetujui pada 1 Oktober lalu, di awal tahun fiskal pemerintahan federal.
Meski demikian Kongres sering gagal memenuhi batas waktu itu dan negosiasi berlanjut hingga tahun baru dan pendanaan lembaga federal diperpanjang secara sementara. Karena Kongres gagal menyepakati perpanjangan untuk pendanaan pemerintahan hingga 16 Februari, lembaga-lembaga federal tutup mulai Sabtu (20/1) pukul 00.01 waktu setempat.
Baca juga: Dampak Shutdown AS ke Rupiah Minim
Ratusan ribu pegawai di Departemen Perumahan, Lingkungan, Pendidikan dan Perdagangan akan tetap berada di rumah hari ini. Setengah pegawai di Departemen Keuangan, Kesehatan, Pertahanan dan Transportasi juga tidak akan berangkat kerja. Beberapa monumen nasional, termasuk Patung Liberty di New York, juga tutup.
Meski demikian layanan penting yang melindungi nyawa atau properti manusia akan berlanjut, termasuk keamanan nasional, layanan pos, kontrol lalu lintas udara, layanan medis, pengobatan darurat, bantuan bencana, penjara, perpajakan, dan listrik. Proses pelayanan visa di kedutaan besar (kedubes) AS di seluruh dunia disebutkan tidak akan terganggu.
Dalam jangka pendek, penutupan pemerintahan tidak banyak berpengaruh pada perekonomian AS, tapi dalam jangka panjang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penutupan itu mengakibatkan hilangnya waktu kerja produktif para pegawai dan pendapatan yang dikumpulkan dari tiket harian di taman nasional dan museum.
Perusahaan-perusahaan sektor privat yang memiliki kontrak dengan pemerintah juga dapat terganggu. Belanja perjalanan akan dikurangi sehingga memengaruhi perekonomian lokal.
“Penutupan pemerintahan AS pada Oktober 2013 selama 16 hari diperkirakan mengakibatkan turunnya output perekonomian hingga USD20 miliar, memangkas 0,5% poin tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan pada kuartal IV,” ungkap pernyataan perusahaan pemeringkat Moody’s seperti dikutip New York Times.
Baca juga: Bursa Asia Melemah Kena Imbas Tutupnya Pemerintah AS
Saat penutupan itu, sebanyak 850.000 pegawai federal cuti dengan total 6,6 juta hari kerja. Pemerintah pun mengeluarkan dana untuk menggaji mereka selama cuti sebesar USD2 miliar. Sektor swasta juga terpengaruh. Penciptaan lapangan kerja terhenti pada periode itu hingga sebesar 120.000 lapangan kerja selama dua pekan.
“Secara keseluruhan, penutupan berdampak mengurangi pertumbuhan ekonomi 0,1% per pekan dan mungkin lebih,” papar laporan Badan Riset Kongres AS dalam laporan 2014. Standard & Poor’s menyatakan, penutupan pemerintahan dapat memangkas output ekonomi USD6,5 miliar per pekan.
“Dampak penutupan tidak hanya dialami Washington dan para pegawainya, tapi juga dirasakan seluruh sektor di segenap penjuru negeri, mulai dari pusat perbelanjaan hingga taman nasional, dari kon traktor hingga perhotel an,” kata Beth Ann Bovino, Kepala Ekonom AS di S&P.