DKI Kebut Proyek Flyover dan Underpass

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mempercepat pembangunan dua flyover dan tiga underpass. Seluruh proyek tersebut diperkirakan rampung sekitar Februari-April mendatang.

Flyover Cipinang Lontar dan Flyover Bintaro Permai serta Underpass Kartini diperkirakan selesai pada Februari nanti. Underpass Matraman direncanakan tuntas pada Maret. Sedangkan Underpass Mampang Kuningan selesai pada April.

“Masyarakat dimohon bersabar. Kami berupaya mengebut pekerjaan di lapangan sehingga flyover dan underpass yang sedang dibangun bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” ujar Kepala Seksi Pembangunan Jalan Tidak Sebidang Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hananto Krisna.

Baca Juga: Cara OJK Geber Pasar Modal Biayai Infrastruktur Jokowi

Proyek pembangunan jalan tak sebidang yang masuk kegiatan anggaran 2017 itu molor hingga Februari-April 2018. Menurut dia, tertundanya flyover dan underpass disebabkan cuaca dan traffic lalu lintas sekitar kawasan proyek yang makin padat.

Hal Itu sudah diperhitungkan sejak awal sehingga ada langkah antisipatif di antaranya mengebut pekerjaan siang-malam. Pengerjaan infrastruktur juga terkendala jaringan utilitas di luar perkiraan, khususnya dalam pembangunan underpass . Misalnya, utilitas pipa air di Underpass Kartini dan utilitas pipa kuno buatan kolonial Belanda serta kabel listrik tegangan tinggi berkekuatan 150 KV di Underpass Matraman.

Baca Juga: Kemiskinan dan Ketimpangan Jadi Tantangan dalam Pembangunan Infrastruktur

“Kami tetap mengupayakan percepatan-percepatan di lapangan untuk mencapai target. Kami lakukan galian open cut untuk menggeser pipa dan kabel PLN,” kata Hananto.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani menilai, molornya pembangunan flyover dan underpass dari target yang direncanakan akibat lemahnya perencanaan yang dilakukan perangkat daerah terkait, dalam hal ini Dinas Bina Marga. Dia menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno fokus mendekatkan diri terhadap perangkat daerah di jajarannya dalam menyelesaikan pembangunan yang sudah berjalan. “Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat adanya perubahan kebijakan demi sebuah keberpihakan,” ujarnya.

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengaku tidak heran molornya pembangunan jalan tak sebidang dalam APBD 2017. Sebab proses perencanaan hingga pelelangan sebelum kegiatan pelaksanaan terlalu berlarut-larut.

Dia mendorong Pemprov DKI bersamaDPRD segera melakukan lelang fisik pada awal tahun sehingga tidak ada alasan bagi siapa pun perihal waktu yang tersedia tidak cukup. “Kendala cuaca, utilitas, ataupun sebagainya, bisa diatasi apabila proses administrasi yang membuat tertundanya pelelangan diselesaikan di awal tahun. Terpenting perencanaannya harus matang,” kata Nirwono.

Baca Juga: Menteri Basuki: Ada Jembatan Kurang Layak, Lapor ke Saya!

Jalan Tak Sebidang Tak Perlu SLF

Seluruh flyover dan underpass yang tengah dibangun di Jakarta ternyata tak wajib mengantongi sertifikat layak fungsi (SLF) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk Flyover Pancoran yang sudah dioperasikan sejak Senin (15/1). Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal menegaskan, seluruh proyek flyover dan underpass yang sedang dibangun tak wajib mengurus SLF. Sebab kategori flyover dan underpass tak masuk kriteria wajib dibuatkan SLF sesuai aturan peraturan menteri (permen).

Dalam permen hanya flyover dengan panjang bentang lebih dari 1.000 meter yang wajib dimintakan SLF ke Kementerian PU. “Flyover Pancoran itu hanya 800 meter. Panjang flyover yang wajib mengurus SLF adalah 3.000 meter. Sama halnya dengan pembangunan flyover dan underpass ,” ujarnya. Meski demikian, instansinya tetap mengurus persyaratan keluarnya SLF dari Kementerian PUPR. “Tapi, kami tetap urus kok walau tak wajib. Tidak apa-apa kan begitu. Tak wajib, tapi kami urus juga,” ucapnya.

(Bima Setiyadi)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)