Daya Ungkit Pemda Rendah, Penyebab Pertumbuhan Ekonomi Hanya 5,07%

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi 2017 tercatat 5,07% atau tidak mencapai dari target dalam asumsi makro APBN sebesar 5,2%. Tertatihnya perekonomian dikarenakan aksi riil terhadap sejumlah dari yang memberikan kontribusi besar terhadap inflasi tidak ada.

Baca Juga: Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi Rumah Tangga Berpeluang Tembus 5% di 2018

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo mengatakan, kewenangan Bank Indonesia (BI) baik dalam tataran kebijakan regional maupun nasional dan peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menentukan regulasi perlu ditingkatkan. Pasalnya, ketika ada rilis BI terkait dari perekonomian regional kurang disikapi dengan maksimal.

"Permasalahan banyak daerah di tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota, ada evaluasi atau rilis BI sering di ke samping. Di mana dalam penyusunan evaluasi di dalamnya tidak ada daya ungkit yang terlihat dalam permasalahannya," tuturnya, saat rombongan BI berkunjung ke Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Baca Juga: Dampak Gunung Agung 2017, Perekonomian Bali Tumbuh Melambat Hanya 5,59%

Dia mencontohkan, Kalimantan Tengah acap kali dilanda inflasi terkait tingginya harga ayam potong. Meski data sudah diberikan, tapi tidak serta merta membuat Pemda memutuskan untuk membuat peternakan besar ayam potong.

"Ini kan supaya ayam potong cukup sesuai kebutuhan daerahnya. Tapi  tidak ada alokasi APBD untuk itu. Malah untuk bisa swasembada pangan pun tidak ada dananya," tuturnya.

Menurutnya, dalam setiap penyusunan alokasi dana APBD, komponen yang selalu utama adalah konsumsi, belanja pegawai, kendaraan dinas, tidak ada alokasi untuk daya ungkit permasalahan yang ada.

Baca Juga: Soal Pertumbuhan Ekonomi, Indonesia Bisa Tiru India

"Jadi ekonomi 2017 kita tertartih di 5,07%, ini semua disebabkan karena di  daerah tidak lihat target ekonomi itu harus ada daya ungkitnya," ujarnya.

Ke depan, dia berharap, BI melalui data terkait daerah bisa memberitahukan apa yang mesti diprioritaskan, disamping Kemendagri juga mendorong daerah tersebut untuk mengutamakan hal yang penting.

"Daerah dalam penyusunan APBD harus lihat rilis BI apakah sektor ini diutamakan atau tidak, karena kalau tidak ada daya ungkit sayang," tandasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)