PBB: Kegiatan Bisnis Indonesia Harus Selaras dengan HAM

Untuk itu, menurut Zeid, dialog inklusif dan konsultasi mengenai proyek-proyek bisnis, terutama yang memanfaatkan sumber daya alam, sangat diperlukan. Selain itu, kata dia, kegiatan bisnis di suatu lingkungan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bersifat bebas, adil, dan berdasarkan informasi yang akurat kepada masyarakat yang terdampak.

"Pembangunan dapat memberi akses untuk barang dan jasa yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kalau mereka tidak dapat menyuarakan kekhawatiran mereka dan turut terlibat dalam pengambilan keputusan, pembangunan yang dihasilkan tidak akan memperbaiki kesejahteraan mereka," ujar Zeid.

Zeid juga menyampaikan perkiraan organisasi masyarakat sipil bahwa hampir 200 pejuang tanah dan lingkungan sedang menghadapi tuntutan hukum. Untuk itu, dia meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan bagi para pejuang HAM, khususnya yang terlibat dalam melakukan advokasi isu lahan dan lingkungan.

(Martin Bagya Kertiyasa)