PBB: Kegiatan Bisnis Indonesia Harus Selaras dengan HAM

JAKARTA - Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein mendorong pemerintah dan perusahaan Indonesia untuk menyelaraskan kegiatan bisnis dengan upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusi (HAM) di Indonesia.

"Saya mendesak Pemerintah Indonesia dan perusahaan yang terlibat dalam ekstraksi sumber daya alam, perkebunan dan usaha perikanan skala besar, untuk mematuhi Panduan Prinsip PBB untuk Bisnis dan HAM dengan memastikan agar kegiatan bisnis tidak dilakukan dengan melanggar hak-hak masyarakat," ujar Zeid di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Pernyataan tersebut dia sampaikan di Kantor Perwakilan PBB di Indonesia pada konferensi pers untuk misi kunjungannya ke Indonesia. Zeid menyebutkan, laporan dari masyarakat sipil dari Sumatera hingga Papua mengenai pertambangan dan penebangan hutan yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar telah menjadi penyebab utama pelanggaran HAM terhadap para petani, pekerja, dan masyarakat adat.

"Secara luas, proyek-proyek ini telah disetujui dan dilaksanakan tanpa melakukan konsultasi yang berarti dengan unsur masyarakat lokal. Perampasan tanah, kerusakan lingkungan ddan pencemaran sumber air telah menyebabkan munculnya bahaya kesehatan," ungkapnya.

Baca juga: Ekonomi RI Tumbuh 5,07%, Kemenkeu: Nomor 3 Setelah China dan India