Inklusi Keuangan Indonesia Terus Dipacu hingga 75%

”Salah satunya menggunakan KTP elektronik. Kedua, kami akan memperluas peran lembaga nonbank untuk penyediaan jasa keuangan. Kami memahami bahwa perusahaan telekomunikasi dan Kantor Pos adalah pelaku pasar potensial yang bisa mendorong pembukaan rekening dan layanan keuangan lainnya. Jaringan mereka sudah mapan di daerah perdesaan,” kata Iskandar.

Pada kesempatan berbeda, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima kunjungan Ratu Maxima dari Belanda yang hadir sebagai United Nations Secretary General’s Special Advocate (UNSGSA) untuk pembangunan inklusi keuangan. Dalam pertemuan itu, OJK menjelaskan program-program inklusi keuangan yang telah dijalankan, termasuk dua program inisiatif yang baru dikeluarkan, yaitu KUR Klaster dan Bank Wakaf Mikro. ”Kami menyambut baik tawaran Ratu Maxima untuk meningkatkan program inklusi keuangan di Indonesia agar berjalan lebih baik dan cepat,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, kemajuan sejumlah program inklusi keuangan yang telah dijalankan OJK dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat ke sektor jasa keuangan sehingga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kesenjangan pendapatan.

(oktiani endarwati/kunthi fahmar sandy)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)