Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan di RI Masih Minim

JAKARTA – Masih rendahnya tingkat kepesertaan masyarakat dalam mengikuti program jaminan sosial salah satunya disebabkan minimnya pengawas ketenagakerjaan. Saat ini 130 juta angkatan kerja hanya diawasi 1.600 pengawas.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker K3) Kemenaker Sugeng Priyanto mengatakan, meski program jaminan sosial sudah berjalan lama, masih banyak perusahaan yang tidak mendaftar.

 Baca juga: Kemudahan Izin Tenaga Kerja Asing Bakal Tingkatkan Pengangguran?

Hal ini juga mencakup BUMN dan BUMD. Tidak hanya itu, perusahaan yang hanya mendaftar sebagian pekerjanya dan yang menunggak iuran pun masih banyak. Sugeng menyatakan, masih rendahnya kepatuhan perusahaan ini salah satunya akibat terbatasnya pengawas ketenagakerjaan di lapangan.

Dia mengungkapkan, saat ini hanya ada 1.600 pengawas yang mengawasi 130 juta pekerja. Ini suatu perbandingan yang tidak rasional.

”Misalnya saja di Papua 11 tenaga pengawas mengawasi 29 perusahaan di medan yang berat dan bergunung-gunung. Ini tantangan yang berat,” katanya saat penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kemenaker, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan tentang sinergi perluasan kepesertaan dan peningkatan kepatuhan dalam penyelenggara jaminan sosial.

 Baca juga: Gelar Aksi Cuci Pakaian, Ini 7 Tuntutan PRT untuk Menaker

Sugeng sangat berharap jumlah pengawas ditambah. Jika menurut standar PBB di mana tugas pengawas itu sama dengan polisi, satu pengawas sebanding untuk 350 orang.

Namun karena untuk merealisasi pengawas sangat sulit, agar semakin banyak tenaga kerja yang ikut program jaminan sosial (jamsos), pemetaan akan dilakukan. Tim gabungan antara Kemenaker dan kedua BPJS akan turun ke lapangan untuk menandai perusahaan yang secara finansial sudah kuat, tetapi belum patuh pada program jamsos ini.

 Baca juga: Pemerintah Buat Aturan Baru Izin Pekerja Asing di Indonesia

Sementara itu Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan, dari target 264 juta penduduk Indonesia menjadi peserta pada 1 Januari 2019, saat ini yang tercatat baru sekitar 192.029.686. Karena itu masih ada 71 juta lagi target yang harus dipenuhi dari road map yang ditetapkan pemerintah.

”Ada jutaan badan usaha tapi kita ada skala prioritas. Kita pilih yang potensi pekerjanya banyak, gaji sesuai UMR dan mempunyai dampak politik. Ini harus diprioritaskan perusahaannya mengingat jumlah pengawas tadi hanya 1.600 orang,” sebutnya. (Neneng Zubaidah)

(Dani Jumadil Akhir)