Moratorium Infrastuktur Layang Jangan Terlalu Lama, Pemerintah Harus Perbaikan Prosedur

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memutuskan untuk menghentikan sementara semua proyek pembangunan Elevated (layang) dari mulai jalan tol hingga Light Rail Transit (LRT). Hal tersebut dilakukan sebagai langkah evaluasi pasca maraknya kejadian kecelakaan kerja pada proyek layang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Masyarakat Infrastruktur Harun Al-Rasyid menyambut upaya pemerintah dengan melakukan moratorium. Karena dengan moratorium, pemerintah bisa melakukan evaluasi terkait dengan prosedur pembanguna proyek tersebut,

Hanya saja, dirinya juga meminta kepada pemerintah agar moratorium tersebut tidak dilakukan terlalu lama. Bahkan dirinya meminta kepada pemerintah agar moratorium hanya berlangsung satu minggu saja.

"Kita berharap (moratorium proyek infrastuktur layang) enggak dari seminggu. Karena ini harus berjalan terus," ujarnya dalam Talkshow “POLEMIK” Radio MNC Trijaya Network dengan tema Proyek Infrastruktur: Antara Percepatan & Pertaruhan di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (24/2/2018).

Lebih lanjut Harun juga berharap agar pemerintah bisa menjadikan moratorium untuk menarik nafas sebentar ditengah banyaknya proyek infrstruktur yang dikerjakan. Sehingga kedepannya tidak adalagi proyek infrasturkutr yang mengalami kecelakaan konsturksi.

"Ini waktunya kita betul-betul tahan nafas, nanti jika sudah siap kembali baru action lagi. Jadi hentikan sementara, perbaiki prosedur, sampai pemerintah mampu melaksanakan kaidah-kaidah enginering dengan baik dan benar, agar tidak ada lagi kejadian kecelakaan kerja seperti kemarin-kemarin," jelasnya.

Senada dengan Harun, Guru Besar Manajemen Konstuksi Universitas Pelitah Harapan (UPH) Manlian Ronald Simanjutak mengatakan mortorium yang dilakukan oleh pemerintah harusnya tidak perlu terlalu lama. Karena bagaimanapun proyek pembangunan infrastuktur harus teap berjalan.

Pemerintah bisa mengakalinya dengan cara memilah proyek mana dulu yang harus dan segera dikerjakan. Sementara proyek yang lain dikerjakan menyusul setalah hasil evaluasi keluar.

"Saya setuju bagus sekali Presiden Jokowi proyek infrastuktur banyak sekali. Jadi saya rasa harus tetap jalan," ucapnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Azam Azman Natawijana menyatakan apresiasinya atas upaya pemerintah untuk segera melakukan moratorium pasca kecelakaan di Becakayu. Meskipun upaya moratorium tersebut dinilainuya sudah cukup terlambat.

Pasalnya, pihaknya sudah menyampaikan usulan moratorium tersebut sejak peristiwa underpass Bandara Soekarno Hatta yang mengalami roboh. Namun sayangnya ketika itu, pemerintah tidak mengindahkan usulan tersebut dan lebih memilih untuk melanjutkan proyek.

"Walaupun terlambat memoratorium terlambat tapi sudah benar sambil diperbaiki prosedurnya," ucapnya. (gir)

(Rani Hardjanti)