"Tinggal dihitung saja, dari USD70 ke USD100 dikali kalau kebutuhan per tahun 89 juta ton, sekitar 2,5 (bulan) sekitar Rp4 triliun. Itu selisih ya yang nanti kita bicarakan ke pemerintah. Dari Januari sampai 11 Maret. Itu asumsinya," ujarnya dalam acara Coffe Morning di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).
Revisi tersebut tentunya juga akan mempengaruhi total efisiensi PLN dengan adanya penetapan harga acuan batu bara yang tadinya diprediksi mencapai Rp18 hingga Rp20 triliun. Hal tersebut telah dikonfirmasi kepada pemerintah.
"Kita sudah sampaikan ke pemerintah, perhitungannya kan ada tarif, ada energi yang harus dijaga sinkronisasinya. Jadi kalau pemerintah ambil keputusan tidak berlaku surut, tentu ada pertimbangannya. Ini yang kami komunikasinya," kata dia.
Akan tetapi, Iwan menegaskan kondisi tersebut tidak akan mempengaruhi program rasio elektrifikasi untuk penerangan seluruh desa tertinggal sebesar 100% pada tahun ini.
"Tapi kalau berlaku tidak surut, tetap harus kita jalankan. Jadi kita akan bicarakan ke pemerintah, mereka juga akan perhatikan keuabgan kita," kata dia.