Rekomendasi Izin Impor Garam Keluar, Industri yang Sempat Kolaps Hidup Kembali

JAKARTA - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut beberapa pelaku industri sudah mulai mendapatkan jatah garam impor. Hal tersebut menyusul rekomendasi impor garam yang sudah dikeluarkan oleh pihaknya.

Menurut Airlangga, dengan sudah didapatnya garam, beberapa perusahaan industri mulai kembali bisa melakukan produksinya. Bahkan beberapa perusahaan industri yang sebelumnya terancam gulung tikar, sudah bisa mulai beroperasi normal seiring dikeluarkannya rekomendasi impor garam.

"Rekomendasi sudah keluar. Ada beberapa (perusahaan yang sudah dapat). Industri yang hampir berhenti beroperasi sudah normal beroperasi (sekarang)," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

 Baca Juga: Menko Luhut: Yang Paling Ngerti soal Garam Industri Adalah Menperin

Menurut Airlangga, dalam rekomendasi impor yang dikeluarkan tetap mengacu pada kuota kebutuhan industri yaitu 3,7 juta ton. Dalam pelaksanaannya, impor garam nantinya akan dilakukan secara bertahap tergantung kebutuhan dari industri.

"Kuota tetap 3,7, sudah keluar oleh Menteri perdagangan 2,3 juta, di awal. Dan kemarin kita sudah keluarkan lagi sekitar 600 ribuan ton," jelasnya.

Sementara itu, saat ditanyai kemungkinan melakukan tambahan impor dirinya masih belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Akan tetapi menurutnya, jika kebutuhan industri sudah kembali mendesak bukan tidak mungkin impor garam akan kembali dilakukan.

"Ya nanti kita lihat (tambah kuota impor garam industri). Kan itu berdasarkan permintaan dari sektor industri," ucapnya.

 Baca Juga: Menko Luhut: Setelah 2021, Kita Tidak Impor Garam Industri Lagi

Sebagai informasi, sebelumnya ada perubahan mengenai izin rekomendasi impor garam dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada Kementerian Perindustrian. Hal tersebut menyusul banyaknya pelaku industri yang belum juga kebagian impor garam meskipun sudah didatangkan dari luar negeri.

Menanggapi pengalihan tersebut, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai pengalihan tersebut sangat wajar karena dirinya menilai Menperin lah yang paling mengetahui kebutuhan garam bagi pelaku industri. Apalagi saat ini para pelaku industri mengaku sudah sangat membutuhkan garam untuk kelangsungan bisnisnya.

Sementara itu, untuk kebutuhan garam konsumsi lanjut Luhut, dirinya menyebut sudah tidak ada masalah. Sehingga rekomendasi impor tidak perlu diberikan.

"Enggak ada masalah. Yang paling ngerti garam industri dibutuhkan itu Menteri Perindustrian. Kita tidak pernah kekurangan garam makan, yang kita kurang ada garam industri," ujarnya.

(Dani Jumadil Akhir)