Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menolak kebijakan tersebut. Menurutnya, Kota Bekasi selalu dijadikan kelinci percobaan oleh pemerintah pusat mulai dari kebijakan ganjil-genap.
Sementara itu, Pjs Wali Kota Tangerang M Yusuf mengatakan pihaknya sejauh ini belum memperoleh koordinasi awal terkait wacana pemberlakuan kendaraan pribadi masuk Jakarta harus bayar.
Namun, bila nantinya wacana yang digagas BPJT diterapkan, pihaknya akan mendukung aturan tersebut.
“Kalau sudah diterapkan pemerintah pusat, tentu kita dukung. Tapi, aturan ini jangan sampai merugikan masyarakat. Kita lihat juga bagaimana dampaknya ke masyarakat. Kalau bagus, tentu kita dukung. Kalau merugikan, tentu kita minta kaji ulang,” tandasnya. (Abdullah M Surjaya)
(Dani Jumadil Akhir)