Tarif LRT Kelapa Gading-Velodrome Rp10.000, Mahal atau Murah?

JAKARTA - Proyek light rail transit (LRT) Kelapa Gading-Velodrome tengah menentukan besaran tarif. Diperkirakan tarif per penumpang sebesar Rp10.000. Terpenting, penetapan tarif harus mendapatkan persetujuan DPRD.

“Tarif masih di angka Rp10.000, belum disubsidi. Satu gerbong berkapasitas 270 penumpang. Kalau berdiri padat kayak LRT di Jepang bisa 300-an,” ujar Direktur PT Jakarta Propertindo Satya Heragandhi kemarin.

Baca Juga: Sandiaga Optimistis LRT Bisa Digunakan saat Asian Games

Menurut dia, tarif Rp10.000 cukup untuk meningkatkan pelayanan operasional. Sebab, biaya infrastruktur ditanggung sepenuhnya APBD yang totalnya mencapai Rp6,8 triliun. Saat LRT menentukan besaran tarif, justru DPRD DKI hendak membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna membahas rencana kelanjutan pembangunan LRT Kelapa Gading-Velodrom. Satya berharap DPRD mendu kung terlebih dahulu persiapan pembangunan LRT fase II (Velodrome-Tanah Abang).

“Kami berupaya mencari pendanaan dari luar APBD. Pembentukan pansus memengaruhi kinerja kawan-kawan di lapangan. Kami pastikan semua dalam koridor yang dapat di pertanggungjawabkan,” katanya.

 

Untuk progres LRT fase I saat ini dua gerbong dalam proses teknis yang membutuhkan waktu sekitar 2-4 minggu untuk kesiapan tes. Dua gerbong rampung dirakit di Depo Kelapa Gading, Jakarta Utara.

“Pertengahan Mei atau awal Juni, Kementerian Perhubungan melakukan sertifikasi. Kami harap selesai paling lambat empat minggu sehingga Juli bisa dioperasikan,” ujar Satya.

Sambil menunggu operasional LRT, Jakpro juga tengah mempersiapkan SDM yang telah direkrut sejak Januari lalu dan dikirim ke Korea sekaligus melakukan pelatihan di Indonesia agar dapat mengoperasikan LRT sesuai prosedur.

Baca Juga: LRT Diusulkan Lintasi Margonda Depok

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengaku tidak mempermasalahkan besaran tarif Rp10.000. Bahkan bila diperlukan, DPRD akan membantu memberikan subsidi melalui pembahasan APBD. Terpenting demand penumpang LRT yang hanya di Kelapa Gading-Velodrome diketahui jelas penggunaannya.

“Siapa saja berhak mendapatkan subsidi, tapi kembali lagi apa kah ada yang naik LRT Velodrom-Kelapa Gading,” ucapnya.

 

Terkait rencana pembentukan pansus, Bestari belum mengetahuinya. Namun, jika untuk mencegah penggunaan APBD yang berlebihan dalam proyek fase II, pansus tersebut tidak maksimal.

“Kalau tidak dari APBD, dari mana lagi bangun infrastruktur transpor tasi yang jelas untuk kepentingan publik,” ungkapnya.

 <div class="vicon"><iframe width="480" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wNC8xOC8xLzExMTI1Ny8wLw==" sandbox="allow-scripts allow-same-origin" layout="responsive"></iframe></div>

Dia menilai pansus LRT lebih baik digunakan untuk mendalami perubahan trase yang awalnya dipaparkan mengelilingi Jakarta dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta)-Pantai Indah Kapuk-Kampung Bandan-Ancol-Cempaka Putih-KebayoranLama dan seterusnya.

Trase Kelapa Gading-Velodrom yang hanya berjarak 6 kilometer tidak diketahui fungsi dan kepentingan operasional nya. Apalagi dilanjutkan ke Tanah Abang yang jelas keluar dari rencana trase yang sudah melewati kajian.

“Dalam pem bangunan infrastruktur trans portasi itu langkah awalnya penetapan trase yang sudah melalui kajian. Dari situ ketahuan berapa dana yang dibutuhkan. Jadi, kita dalami dulu perubahan trase LRT,” ujar Bestari.

 

Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menyarankan Jakpro bersama Pemprov DKI dan Kemenhub melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mematangkan trase LRT yang menjadi kewenangan DKI sebelum membahas tarif.

Dengan demikian, integrasi moda transportasi massal tercipta dan tidak berimpitan dengan transportasi lainnya. Sejauh ini, Jakpro dan Pemprov DKI belum memiliki trase LRT yang jelas. Rencana perpanjangan ke Tanah Abang menjadi salah satu contoh belum matangnya kajian trase, padahal trase itu sangat penting agar moda transportasi terin tegrasi.

“Integrasi bukan hanya fisik. Sistem pembayaran dan jadwalnya juga harus terintegrasi. Tarif LRT atau MRT harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Langkah awal ya penetapan trase yang terintegrasi,” kata Aditya. (Bima Setiyadi)