Direksi Pertamina Dirombak, Premium Tak Lagi Langka?

JAKARTA - Kementerian BUMN diminta menjelaskan lebih transparan alasan pencopotan Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Nicke Widyawati pun didapuk menjadi Plt Dirut Pertamina sampai terpilihnya dirut definitif.

Salah satu alasan digantinya Elia karena terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Lalu dengan adanya direksi baru, Premium tidak lagi langka?

"Kalaupun diganti harus membawa BUMN lebih baik. Ini tidak boleh mengorbankan kepentingan negara," kata Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati di Jakarta, Senin (23/4/2018).

Baca Juga:

Elia Massa Manik Dicopot, Nicke Widyawati Ditunjuk Jadi Plt Dirut Pertamina

Elia Massa Manik Dicopot dari Jabatan Dirut Pertamina

"Semua itu ada aturannya, bagaimana cara mengelola BUMN, bagaimana pemberhentian dan pengangkatan. Tinggal pemerintah atau menteri BUMN, apa penyebab akhirnya diganti?," sambungnya.

 

Enny menegaskan, Pertamina adalah perusahaan milik negara, bukan sekadar perusahaan punya pemerintah. "Sepanjang pergerakannya untuk kepentingan rakyat, kenapa Elia diganti. Apa misalnya Elia tidak membawa Pertamina tidak semakin maju atau gagal?," tanya Enny.

Terkait harga BBM, kata Enny, pemerintah memang memiliki wewenang menetapkan harganya, tapi untuk pelaksanaannya, Pertamina juga berhak memberi perhitungan mengenai harga BBM untuk masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Elia, lanjut Enny Pertamina memenuhi target BBM satu harga di 54 titik. "Tidak ada penjelasan transparan dan bukti sehingga banyak multi tafsir, sehingga kalau itu dipahami di interpretasi dunia usaha, ini kontra produktif. Harapan kita menciptakan iklim kondusif," sambungnya.

 

Sama halnya dengan kasus tumpahan minyak di Balikpapan, menurut Enny, penanganannya juga belum tentu harus berbuntut pada dicopotnya Elia Massa Manik sebagai Dirut BUMN. Dan ini harusnya menunggu hasil investigasi pihak terkait.

"Menurut saya pergantian wajar, dirut BUMN diganti wajar. Tapi harus ada penjelasan objektif. Atau karena tumpahan Balikpapan? Apakah kesalahan dirut yang tidak mampu mendelegasikan bawahannya dan sebagainya dan harus ada hasil audit dulu ada keputusannya," tutup Enny.

 <div class="vicon"><iframe width="480" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wNC8wOC8xLzExMDg0My8wLw==" sandbox="allow-scripts allow-same-origin" layout="responsive"></iframe></div>