70% Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Dibiayai APBN

JAKARTA - Kementerian Perhubungan masih terus melakukan kajian mengenai nilai investasi dari proyek Kereta Cepat Jakarta Surabaya. Termasuk juga di dalamnya adalah mengkaji porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan swasta dalam pembiayaan proyek kereta cepat tersebut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dari hasil kajian tersebut, untuk sementara pemerintah menentukan jika 20%-30% pembiayaan berasal dari swasta. Artinya 70% sisanya merupakan anggaran dari pemerintah lewat APBN.

"Angkanya sudah keluar. enggak semuanya dari APBN. Perkiraannya yang enggak pakai APBN 20%-30% lah," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Meskipun sudah mendapatkan angka perkiraannya, namun Budi mengaku saat ini pemerintah masih memilah pekerjaan mana saja yang nantinya dibiayai APBN. Termasuk juga kemungkinan penggunaan teknologi dalam negeri untuk bisa menekan anggaran dalam proyek tersebut.

"Sudah ada tapi saya lagi minta kepada mereka dengan satu memilah mana yang bisa dikerjakan bukan dengan APBN. Memilah teknologi yang bisa dilakukan Indondeia. Milah kalau bisa masih ada efisiensi. Tiga hal yang kita lakukan," jelasnya.

Budi juga menjelaskan skema pendanaan pada proyek pemerintah dengan cara seperti itu dinilai langkah yang wajar. Apalagi, pemerintah juga sudah melakukan beberapa kali pengerjaan proyek dengan skema seperti itu.

Salah satu contohnya adalah pada proyek kereta Makassar-Pare-Pare. Pada proyek tersebut lanjutnya, pemerintah menggunakan berbagai skema alternatif dalam hal pembiayaan proyek tersebut.

"Sarana tapi lagi di-excerise. Di Makassar-Pare-Pare kan bisa. Kita pilah mana yang APBN, mana yang apa. Paling enggak review sekarang masih 20%- 30%," ucapnya.