Backlog Rumah Masih Menghantui RI, Bagaimana Cara Mengatasinya?

"Masalah yang ada saat ini adalah hampir semua developer enggan membangun hunian murah lantaran belakangan ketersediaan tanah untuk pengembangan hunian MBR di sejumlah wilayah strategis sudah semakin langka. Kalaupun ada, pasti harganya sudah selangit yang sulit dijangkau oleh pengembang. Apalagi bila skala bisnis mereka kecil dengan kemampuan finansial yang minim," jelasnya.

Asmat Amin memaklumi bahwa keengganan developer membangun hunian bagi MBR tidak terlepas dari sejumlah insentif dari Pemerintah, seperti skema FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan properti) dan subsidi bunga kredit hunian belum mampu meniikat minat dunia usaha sektor properti. Selain litu, ketentuan harga unit dan luasan rumah subsidi yang cenderung sama di tiap-tiap wilayah, di mana masing-masing dipatok Rp140 jutaan dan Rp7,8-Rp8 juta per meter persegi.

Menurutnya, ketentuan itu terbilang sulit dan tidak relevan lagi dengan kondisi bisnis saat ini. Sebab. pada praktiknya para pengembang kerap kesulitan melakukan hitung-hitungan bisnis pengembangan proyek hunian MBR dengan keuntungan yang waiar karena karakteristlk bisnis serta daya beli masyarakat diIl masing-masing wilayah berbeda-beda.

Seharusnya, Pemerintah menentukan nilai luar rumah subsidi sesuai ilmu perbankan, dengan cara menghitung sepertiga besaran UMR (upah minimum regional) masing-masing daerah dikalikan 20 tahun plus bunga cicilan 5% per tahun.